Permintaan itu disampaikan karena Indonesia belum melunasi utang pembayaran proyek pesawat jet tempur KFX/IFX atau KF-21 Boramae.
Dilansir dari kantor berita Yonhap, Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Korsel Kim Hong-kyun menyampaikan imbauan itu pada sesi kedua dialog strategis bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Nugraha Mansury di Seoul Rabu (13/3) waktu setempat.
Seperti diketahui, Indonesia telah setuju untuk menanggung sekitar 20 persen dari proyek senilai KRW 8,1 triliun. Dana itu diluncurkan pada 2015 untuk mengembangkan jet tempur KF-21 hingga 2026. Indonesia menerima imbalan satu prototipe dan transfer teknologi serta memproduksi 48 unit pesawat tersebut.
Namun, hingga saat ini RI menunda pembayaran selama hampir dua tahun. Diperkirakan, sejauh ini RI hanya membayar sekitar KRW 278 miliar (sekitar Rp 3,3 triliun) dengan tunggakan hampir KRW 1 triliun (Rp 11,8 triliun). Hong-kyun pun berharap Indonesia bisa memenuhi komitmen pelunasan itu. ’’Meminta bantuan Indonesia agar proyek tersebut dapat diselesaikan dengan lancar,’’ jelasnya.
Ini bukan kali pertama Korsel meminta komitmen Indonesia untuk melunasi utang itu. Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul menyampaikan hal serupa saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sela pertemuan para menteri luar negeri G20 di Brasil baru-baru ini.
Hong-kyun berharap Korsel dan Indonesia dapat memperluas kerja sama di berbagai sektor. Misalnya, kendaraan listrik (electric vehicle/EV), baterai, dan rantai pasokan mineral penting. Dia menyebut Indonesia sebagai mitra utama di Asia Tenggara untuk keamanan ekonomi.
Hal itu merujuk pada kondisi Indonesia yang merupakan produsen nikel terbesar di dunia yang notabene menjadi komponen penting baterai kendaraan listrik. Indonesia juga dikenal memiliki cadangan nikel terbesar di dunia.
Raksasa otomotif Korea Selatan Hyundai Motor Group dan pembuat baterai terkemuka LG Energy Solution Ltd telah membentuk usaha patungan senilai USD 1,1 miliar untuk membangun pabrik sel baterai kendaraan listrik di timur Jakarta.
Di tengah tagihan proyek jet tempur KF-21 Boramae, otoritas di Korea Selatan menyelidiki dugaan pencurian data yang disebut dilakukan dua WNI. Sampai saat ini, penyelidikan tersebut masih berlangsung. Meski demikian, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memastikan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan tetap berlanjut. ”Masih tetap jalan terus,” ungkap Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha kemarin (18/3).
Proyek KF-21 Boramae dimulai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada 2009, pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan sepakat bekerja sama dalam pembuatan pesawat tempur generasi 4.5 tersebut. Bila sesuai rencana, pada 2026 nanti TNI-AU sudah bisa menggunakan pesawat tempur itu. Namun, sepanjang perjalanan, proyek tersebut menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya, terkait dengan pembiayaan.
Sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum menyelesaikan tanggung jawab pembiayaan proyek tersebut. Masalah lain yang muncul adalah dugaan pencurian data KFX/IFX oleh dua WNI. Edwin menyebutkan, kasus itu sudah ditangani Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). ”Hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan,” terang jenderal bintang satu TNI-AD itu.
Sumber: jawapos