“Pemerintah Singapura telah meminta Kedutaan Israel untuk menghapus postingan Facebook yang sama sekali tidak dapat diterima” tentang Palestina,” kata Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, K Shanmugam, seperti dikutip Channel News Asia, Senin 25 Maret 2024.
Postingan itu dipublikasi oleh pihak Kedutaan pada Facebook resmi Kedutaan Besar Israel Minggu 24 Maret 2024.
Postingan tersebut berbunyi: “Israel disebutkan 43 kali dalam Al-Quran. Sebaliknya, Palestina tidak disebutkan satu kali pun”.
“Setiap bukti arkeologi – peta, dokumen, koin, menghubungkan tanah Israel dengan orang-orang Yahudi sebagai penduduk asli tanah tersebut,” sebut postingan tersebut.
Postingan itu kemudian dihapus pada hari yang sama.
Shanmugam mengatakan kepada wartawan pada Senin bahwa dia "sangat kesal" ketika mengetahui postingan tersebut.
Dia mengatakan Kementerian Dalam Negeri (MHA) telah memberi tahu Kementerian Luar Negeri, yang mengatakan kepada kedutaan Israel bahwa postingan tersebut harus segera dihapus.
"Postingan tersebut salah dalam banyak hal," kata Shanmugam.
“Pertama, hal ini tidak sensitif dan tidak pantas. Hal ini berisiko merusak keselamatan, keamanan, dan keharmonisan kita di Singapura. Kami menjaga keselamatan semua orang di Singapura – mayoritas dan minoritas termasuk Yahudi dan Muslim,” tegas Shanmugam.
Ia menekankan bahwa orang-orang Yahudi di Singapura “sangat sedikit perhatian terhadap keselamatan dan keamanan mereka”, dan mengatakan bahwa postingan seperti ini dapat “menyulut ketegangan dan dapat membahayakan komunitas Yahudi di sini”.
“Kemarahan dari postingan tersebut berpotensi meluas ke ranah fisik,” ujar Shanmugam.
Upaya tulis ulang sejarah
Pemerintah Singapura telah menyampaikan pandangannya mengenai postingan Facebook tersebut dengan "sangat jelas" kepada kedutaan Israel, kata Shanmugam.
“Adalah salah jika secara selektif menunjuk pada teks-teks agama untuk menyampaikan maksud politik. Yang lebih buruk lagi, dalam situasi saat ini, jika kedutaan Israel menggunakan Al-Qur’an untuk tujuan tersebut,” ucap Shanmugam.
Dia juga menyebut postingan tersebut sebagai "upaya menakjubkan untuk menulis ulang sejarah".
“Penulis postingan harus melihat peraturan PBB, melihat apakah tindakan Israel dalam beberapa dekade terakhir konsisten dengan hukum internasional, sebelum mencoba menulis ulang sejarah,” tuturnya.
Namun Shanmugam menekankan bahwa pemerintah tidak melakukan intervensi atas postingan tersebut atas dasar hal tersebut. Namun karena adanya potensi konsekuensi bagi berbagai komunitas di Singapura.
Dia menambahkan bahwa kedutaan mungkin mengeluarkan pernyataan yang tidak disetujui oleh pemerintah, dan umumnya pemerintah tidak melakukan intervensi karena kedutaan mewakili negara berdaulat.
“Mereka mempunyai otonomi. Namun jika hal itu berdampak pada keselamatan dan keamanan masyarakat di Singapura, perdamaian dan keharmonisan yang kami nikmati, kami lakukan dan kami akan melakukan intervensi,” kata Menteri Shanmugam.
CNA telah bertanya kepada MHA apakah tindakan lebih lanjut terhadap penulis postingan kedutaan tersebut sedang dipertimbangkan.
Dalam pernyataan terpisah kepada media, Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan mengatakan: “Sangat tidak pantas merujuk pada teks suci untuk menyampaikan poin-poin politik. Kami telah menjelaskan hal ini kepada kedutaan yang telah menghapus postingan tersebut.”
Menteri Urusan Muslim Masagos Zulkifli mengatakan postingan kedutaan tersebut "tidak sensitif dan tidak sopan", dan dapat menebarkan ketidakpercayaan di antara berbagai komunitas.
“Tidak seorang pun boleh membuat penafsiran yang menyinggung keyakinan orang lain, terutama secara selektif menggunakan kitab suci mereka, untuk menyampaikan poin-poin politik,” tulisnya pada hari Senin di sebuah postingan Facebook, dalam bahasa Inggris dan Melayu.
Dia menambahkan: “Saya sangat kecewa ketika melihat postingan ini, dan memahami bahwa orang lain di komunitas kami juga merasa dirugikan.
“Tetapi saya mendesak semua orang untuk tetap tenang dan beradab serta terus menjaga kepercayaan, perdamaian dan harmoni di antara komunitas kita,” tegas Zulkifli.
Pemerintah Singapura secara konsisten mendukung solusi dua negara yang dinegosiasikan terhadap konflik Israel-Palestina, sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.
Postingan kedutaan tersebut muncul beberapa hari setelah Menlu Dr Vivian Balakrishnan menyelesaikan kunjungan kerja ke Israel dan wilayah Palestina. Dia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para pemimpin Israel dan Palestina lainnya.
Dalam pertemuannya dengan para pemimpin Israel, Dr Balakrishnan mengatakan kepada mereka bahwa tindakan militer Israel di Gaza “sudah keterlaluan”.
Sumber: medcom