"Nanti setelah Juni saya akan lihat lagi APBN kita ada anggaran ndak. Kalau ada akan diteruskan, tapi (saya) nggak janji, belum janji saya," kata Jokowi di Kompleks Pergudangan Bulog saat meninjau ketersediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat di Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan pemerintah akan terus memantau ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memastikan apakah bansos akan berlanjut atau tidak.
"Saya akan buka dulu supaya nanti bisa diteruskan sampai Desember. Tapi sekali lagi, dilihat dulu anggarannya ada atau tidak," ujarnya.
Sebagai informasi, Jokowi menggelontorkan bantuan pangan berupa 10 kilogram (kg) beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sejak beberapa bulan lalu demi membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga beras.
Bantuan diberikan kepada 22 juta masyarakat penerima manfaat.
Bantuan yang disalurkan hingga Juni 2024 tersebut rencananya akan diperpanjang sampai Desember 2024. Setiap keluarga menerima bansos 10 kg beras setiap bulan.
Sedangkan Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial Indonesia yang selama ini mengurusi Bansos, saat di terima oleh Komisi VIII DPR RI mengatakan bahwa pihaknya ridak ada kaitan dengan bansos yang dibagikan oleh Presiden menjelang Pemilu.
Menurut Risma dana Bansos yang ada pada pihaknya hanyalah 78 triliun rupiah untuk tahun 2024.
Hal tersebut diungkapkan oleh Risma setelah para anggota Komisi VIII mempertanyakan anggaran Bansos dari pemerintah yang mencapai 497 triliun rupiah.
Menurut Risma dari total anggaran Bansos yang mencapai 497 triliun rupiah tersebut, untuk anggaran kementeriannya hanyalah 78 triliun rupiah.
Sedangkan sisa uang tunjangan sosial pemerintah atau Bansos yang mencapai 419 triliun rupiah bukanlah urusan dari kementeriannya.
“Dana tunjangan sosial pemerintah tahun 2024 mencapai 497 triliun rupiah dan di tempat saya hanya 78 triliun rupiah dan sisanya saya tidak ngurusi,” tegas Risma.
Risma menegaskan bahwa Bansos yang diberikan pada masyarakat tidak akan diberikan diluar dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan program kementerian sosial.
Sumber: disway