Jokowi bahkan digadang-gadang mendapatkan karpet merah dari Golkar untuk langsung menduduki jabatan strategis sebagai ketua umum
Meski beberapa pihak menyatakan untuk menjadi Ketum Partai Golkar syaratnya harus menjadi kader dan pengurus partai minimal 5 tahun, sementara Jokowi tidak.
Jika tidak, maka AD/ART partai mesti diubah dengan persetujuan semua pengurus partai Golkar di seluruh provinsi.
Terkait hal itu, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, mengatakan tanpa mengubah AD/ART, sejatinya Jokowi sudah menjadi kader Partai Golkar sejak lama.
Selain itu, kata dia, seorang kader tak perlu harus menjadi pengurus selama lima tahun sebagai syarat menjadi ketua umum.
"Pak JK (Jusuf Kalla) itu bukan lima tahun pengurus DPP Partai Golkar. Aburizal Bakrie pun bukan pengurus DPP Golkar selama 5 tahun, tetapi mereka berdua ini memiliki rekam jejak, sejak Sekber Golkar, Golkar dan Partai Golkar," katanya seperti dilansir dari tayangan KompasTV pada Sabtu (16/3/2024).
Ridwan menyampaikan bahwa Jokowi sudah merupakan kader Golkar sejak lama.
Meski tidak pernah duduk di kepengurusan partai, tetapi Jokowi melaksanakan doktrin Golkar yakni Karya Siaga Gatra Praja.
Doktrin itu mengajarkan setiap kader bekerja secara profesional serta membela pemerintah.
Sehingga katanya Jokowi sudah menjadi kader Golkar selama menjalankan doktrin tersebut.
"Jadi doktrin kekaryaan itu sudah dilaksanakan dan Pak Jokowi ini pengurus Asosiasi Mebel Indonesia, di tahun 2002, dimulai tahun 97," pungkasnya.
Pada saat itu, lanjut Ridwan, pengurus-pengurus organisasi pengusaha adalah kader Golkar.
Dengan alasan itu, menurut Ridwan maka Jokowi adalah kader Golkar sejak 1997 sehingga pantas menjadi Ketua Umum Partai Golkar tanpa mengubah AD/ART partai.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Jokowi sudah sangat nyaman dengan Golkar.
Sehingga Airlangga mengakui tidak menutup kemungkinan Jokowi bergabung di Golkar setelah tidak lagi menjadi presiden.
"Pak Jokowi sudah nyaman dengan Golkar selama ini," ujar Airlangga di beberapa kesempatan.
Polemik kemudian muncul soal Jokowi yang disebut-sebut bakal menduduki jabatan Ketua Umum Golkar.
Pasalnya, Partai Golkar memiliki persyaratan bagi calon ketua umum.
Ketua Umum Partai Golkar Periode 2004-2009, Jusuf Kalla menyebut, terkait meritokrasi Partai Golkar sudah membatasi calon ketua umum.
"Jadi syaratnya harua 5 tahun dulu menjadi pengurus untuk bisa menjadi ketua umum di Golkar," katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan ada peluang Jokowi untuk menjadi ketua umum.
Aburizal Bakrie yang juga pernah menjabat Ketum Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar.
Namun, kata Aburizal, keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum karena partai berlambang beringin kuning ini memiliki AD/ART atau aturan internal partai.
"Iya, bukan ketua umum, kan ada peraturannya (jadi ketum) masih lima tahun (harus jadi) pengurus (Partai Golkar)," kata Aburizal di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).
Menurut Aburizal, apabila Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, keduanya harus mengikuti prosedur kaderisasi partai.
Tetapi katanya, ada jalan lain atau jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Yakni syaratnya semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan AD/ART internal.
Perubahan AD/ART, kata Aburizal harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia.
"Iya mungkin saja (bisa dirubah AD/ART) kalau mau. Kalau (semua) daerah mau, iya (bisa)," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengaku belum mendengar soal isu Jokowi dan Gibran akan bergabung dengan partainya.
Lodewijk menilai bergabungnya Jokowi dan Gibran ke Partai Golkar sah-sah saja dan sesuai amanat Musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar pada 2017.
Dalam hal ini ada program panca sukses yang harus diikuti oleh para kader yang bergabung.
"Kita punya program panca sukses salah satu adalah sukses inovasi kaderisasi dan keanggotaan. Kebetulan saya yang bertanggung jawab, jadi kita membuat data base dengan aplikasi yang ada pada data kita untuk merekrut kader-kader baru siapapun boleh masuk, entah dia pemulung, entah pengusaha bisa masuk sangat senang kita," ujarnya.
"Bayangin, kalau ada presiden mau masuk atau calon presiden mau masuk tentunya akan sangat membantu Partai Golkar," tambah Lodewijk.
"Kalau kita bicara ada tambahan minimal catatan di situ, satu kader baru Partai Golkar karena programnya inovasi kaderisasi keanggotaan siapapun kita, sebagai partai terbuka bisa masuk," ujarnya.
Kendati demikian, saat ditanya bila Jokowi masuk menjadi anggota Partai Golkar apakah akan mendapatkan posisi di Partai Golkar, Lodewijk mengaku belum ada pembicaraan ke arah sana.
"Belum ada pembicaraan ke sana. Kita bicara rekrutmen anggota baru itu, siapa saja kita bisa rekrut. Jadi tidak hanya presiden terus wakil presiden terpilih tetapi siapapun bisa," ujarnya.
Lodewijk juga mempertanyakan soal pihak yang melempar isu Jokowi maupun Gibran menjadi anggota Partai Golkar.
"Siapa yang melemparkan isu itu Pak Jokowi mau masuk Golkar kita juga belum tau, Pak Gibran masuk Golkar kita juga tidak tahu. Sekali lagi saya katakan siapapun dia warga negara Indonesia itu punya hak untuk direktur menjadi kader Partai Golkar," ujarnya.
Jokowi sebelumnya dikabarkan bakal bergabung dengan Partai Golkar usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mengaku tak bisa menjawab banyak soal kabar tersebut.
Pria yang juga Cawapres nomor urut 2 Pilpres 2024 itu mengarahkan agar kabar itu dikonfirmasi ke pihak yang menyebarkan saja.
"Yang menjawab biar yang menyebarkan isu dong," kata dia yang masih menjabat Wali Kota Solo saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Februari lalu.
Sumber: kumparan