Pasalnya, pemerintah pusat masih bisa mengintervensi Jakarta ketika membuat aturan daerah.
Herman lalu menyinggung Pasal 20 ayat (3) Bab IV Urusan Pemerintahan dan Kewenangan Khusus yang berbunyi sebagai berikut;
“Pemerintah pusat berwenang menetapkan norma, standard, prosedur dan kriteria terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi DK Jakarta sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
"Artinya kalau saya melihat pada sisi ini, sepertinya (kekhususan Jakarta) ya diberikan kepala, tetapi dipegang buntut gitu," kata Herman saat rapat Panja Baleg DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).
Lebih lanjut, Ketua DPP Partai Demokrat itu juga mempersoalkan Pasal 20 Ayat (2) yang berbunyi,
"Dalam rangka menetapkan norma, standar, prosedur sebagaimana ayat 2, pemerintah pusat melibatkan pemerintahan daerah khusus."
Dia menilai isi ayat itu berarti pemerintah pusat tidak memberikan kebebasan dan kekhususan untuk Jakarta.
Artinya, dia berpendapat RUU DKJ itu tidak memberikan kekhususan untuk Jakarta.
"Melibatkan tetap saja buntutnya dipegang pemwrintah pusat. Artinya betul kalau dipertanyakan oleh teman-teman terdahulu, ya tentu saya juga mempertanyakan, kekhususannya mana?" jelas Herman.
Sumber: tvone