Menurutnya, usulan itu justru hanya akan menjadi bumerang bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di masa yang akan datang.
"Jokowi tak perlu memimpin partai koalisi ini, tak ada korelasi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Bisa jadi akan menjadi bumerang bagi pemerintahan Prabowo," kata Jerry kepada Akurat.co, Sabtu (16/3/2024).
Pakar politik itu mengaku tak melihat apa dampak positif dari usulan tersebut. Di menduga, usulan untuk menjadikan Jokowi sebagai ketua koalisi muncul tanpa melalui proses pengkajian.
"Memang ide dan gagasan ini tak pernah dikaji apa dampak dan manfaatnya bagi partai di koalisi KIM. Jadi tak perlu Jokowi menjadi pemimpin partai koalisi," ucapnya.
Dia juga menilai, usulan yang diucapkan oleh petinggi PSI itu kurang elok lantaran terkesan mendikte apa yang akan menjadi kewenangan Prabowo-Gibran sebagai paslon pemenang pemilu.
"Tak perlu di dikte, serahkan sepenuhnya pada Prabowo-Gibran mereka paham apa yang menjadi tupoksi mereka. Kalau Jokowi hanya menjadi penasehat saya kira itu lebih tepat. Tak perlu ada intrik-intrik menguasai koalisi parpol pemenang pemilu," tuturnya.
Jerry menegaskan, postur maupun bentuk kabinet nanti ada di bawah kendali Prabowo-Gibran. Dia menilai tidak pas jika nantinya Jokowi turun tahta menjadi ketua koalisi setingkat menteri.
"Jokowi tak perlu nyambi dan ngurusin koalisi ini. Yang ada koalisi pemerintahan Prabowo. Jadi tak perlu ada intervensi dan terkesan mengendalikan kabinet. Kan tak etis Jokowi turun jadi menteri," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie menyatakan usulan bahwa Presiden Jokowi semestinya menjadi sosok yang berada di atas semua partai politik yang berada di kubu pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas," kata Grace dalam salah satu program televisi, Minggu (10/3/2024).
Sumber: akurat