Dia mengatakan, tidak menutup kemungkinan upaya memperbesar koalisi itu juga akan menyingkirkan wacana penggunaan hak angket di DPR RI. Sebab, partai-partai yang mendukung hak angket akan berbalik arah menjadi pendukung pemerintah.
"Kalau ditanya terkait dengan apakah nanti akan ada koalisi besar dan lain sebagainya ini dalam rangka mengeliminir hak angket, saya kira upaya untuk memperkuat koalisi pasti ada," kata Khaeron, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Menurutnya, upaya tersebut diperlukan untuk memperkuat pemerintahan Prabowo-Gibran nanti. Di sisi lain, juga untuk memastikan bahwa program-program yang dicanangkan bisa berjalan dengan baik karena mendapat dukungan di DPR.
"Karena bagaimanapun pemerintah yang kuat didukung oleh partai-partai yang besar oleh kursi yang cukup di parlemen supaya berbagai program itu berjalan dengan baik," ucapnya.
Dia menilai, upaya memperbesar koalisi bisa terjadi karena Indonesia tidak mengenal sistem oposisi. Partai yang awalnya berseberangan pun sangat berpotensi pindah haluan.
"Sistem pemerintahan kita kan tidak mengenal oposisi sesungguhnya, hanya mengenal ya partai di dalam pemerintahan partai di luar pemerintahan, dan koalisinya pun kita ini kan koalisi tidak permanen bisa berubah rubah sesuai dengan situasional," tuturnya.
Kendati begitu, Khaeron mengaku masih belum tahu bagaimana langkah konkret dari kubu Prabowo tersebut untuk memperbesar koalisi bahkan mencegat hak angket. Dia menilai bahwa Demokrat belum dilibatkan terkait hal tersebut.
"Namun bagaimana upaya dan sampai saat ini saya tidak tahu. Upaya yang dilakukan ini kan sangat bergantung pada pak Prabowo dan apakah sejauh mana yang dilakukan untuk bisa mencegah hak angket, ya kami juga belum tahu," pungkasnya.
Sumber: akurat