Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Rafly Rayhan Al Khajri menyebut, kontestasi politik yang sehat sudah tak mungkin terjadi lagi bila Jokowi terus menginfiltrasi proses demokrasi. Tidak hanya itu, infiltrasi ini berpotensi membunuh demokrasi di Indonesia.
"Maksa 3 periode gagal, 2 paslon juga gagal, menang 1 putaran ketar-ketir. Sekarang sudah dipaksa mikir jabatannya akan tuntas sampai bulan Oktober atau akan dipaksa turun lebih cepat karena suara reformasi kian santer," tegas Rafly kepada detikJatim, Sabtu (3/2/2024).
Rafly menambahkan, konsolidasi akan berlangsung dalam waktu dekat. Konsolidasi ini akan berbuah aksi turun ke jalan jika Jokowi tetap mencederai demokrasi. Gerakan aksi serentak itu akan diberi slogan 'Reformasi Jilid 2'.
"Hari ini kita juga sudah berkomunikasi dengan berbagai institusi BEM di beberapa daerah, termasuk Yogyakarta dan Jakarta. Kami berusaha mengkonsolidasikan teman-teman daerah untuk melakukan gerakan serentak nanti dengan slogan 'Reformasi Jilid 2'," tambahnya.
Sebelumnya, BEM UB merespons tanggapan Istana Negara mengenai pernyataan sikap dan kritik akademisi sejumlah kampus negeri di Indonesia terhadap Presiden Jokowi agar bertindak sesuai demokrasi.
Seperti diketahui, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menganggap fenomena kritik dari akademisi adalah hal yang wajar jelang pemilu 2024. Ia juga menyinggung soal strategi politik partisan.
Menanggapi pernyataan Ari, Rafly menilai bahwa pernyataan itu seperti suara sumbang dan apologetik yang berusaha menghindari framing bahwa Jokowi juga merupakan seorang partisan pasangan calon capres-cawapres tertentu.
"Istana lupa kalau Jokowi juga partisan. Pernyataan itu tidak lebih dari sekedar upaya penyangkalan Istana terhadap demokrasi yang telah dirusak oleh Jokowi," kata Rafly.
Sumber: detikcom