Baginya, hal itu merupakan dampak jika kebijakan pemerintah terlalu banyak dipakai untuk urusan politik.
“Jadi ya itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakan itu terlalu dipolitisasi,” ujar Tom di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024).
Ia menuding, harga beras naik karena pemerintahan Jokowi banyak menggunakan stok beras milik Bulog jelang Pemilu 2024, untuk kepentingan politik salah satu kandidat.
“Hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat, di bulan-bulan pemilu terkait bansos. Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan,” papar dia.
Menurut dia, situasi ini menunjukkan pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Ia pun mempertanyakan sikap pemerintah yang seolah mengorbankan kebutuhan pokok warga.
“Kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja sekacau ini, kita bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya, yang diurus oleh kementerian-kementerian lain,” imbuh dia.
Baca juga: Beras Mahal, Petani di Demak Pungut Gabah Busuk untuk Konsumsi
Dikutip dari Kompas.id, berdasarkan laman Panel Harga Pangan dari Badan Pangan Nasional, harga beras medium per 24 Februari 2024 rata-rata mencapai Rp 14.860 per kilogram.
Kemudian, harga beras premium di Jakarta rata-rata masih mencapai Rp 16.310 per kilogram.
Padahal berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No.7 Tahun 2023 untuk Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi) adalah Rp 10.900 per kilogram untuk beras medium, sedangkan untuk beras premium harganya Rp 13.900 per kilogram.
Sumber: kompas