GELORA.CO - Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI dikabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Senin (26/2).
Aksi serupa sebelumnya telah menggeruduk kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/2) lalu.
"Pada hari ini, Senin, 26 Februari 2024, kami mendapatkan kabar bahwa kantor Indonesia Corruption Watch akan didemonstrasi oleh Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI," kata peneliti ICW, Wana Alamsyah dalam pesan tertulisnya, Senin (26/2).
Wana menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh jumlah massa demonstran hampir 1000 orang dan dikabarkan akan tiba pada pukul 09.00 WIB. Bahkan, saat ini sekitar 150 personel aparat kepolisian tÄ·elah mendatangi kantor ICW.
"Tema yang diangkat oleh para demonstran adalah menyikapi masalah rasisme terhadap masyarakat Indonesia Timur dan melaporkan masalah tersebut di Komnas HAM dan Mabes Polri," ucap Wana.
Sebelumnya, Forum MP MTC NKRI juga telah menggelar demonstrasi pada 5 dan 7 Februari lalu di depan kantor YLBHI-LBH Jakarta serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Aksi demonstrasi yang menyasar kantor ICW ini disinyalir setelah menyuarakan berbagai kecurangan pada Pemilu 2024. Pasalnya, ICW bersama KontraS sebelumnya mengungkapkan terdapat selisih suara Pilpres 2024 dalam jumlah besar yang disebabkan kerusakan dalam Sirekap. Sebab, jumlah suara dalam formulir C1 yang diunggah ke Sirekap berubah dan mengalami pelonjakan.
"Jumlah suara dalam Formulir C1 yang diunggah melalui Sirekap berubah dan melonjak sehingga tidak mencerminkan perolehan suara yang asli," ucap Kepala Divisi KontraS Rozy Brilian dalam konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).
Pemantauan sepanjang 14 Februari 2024 – 19 Februari 2024, lanjut Rozy, menemukan adanya selisih antara Sirekap dan formulir C1 pada 339 TPS sebanyak 230.286 suara. Tiga pasangan calon mendapatkan suara yang lebih besar setelah formulir C1 diunggah ke portal Sirekap.
Adapun selisih suara itu yakni, Anies – Muhaimin (01) 65.682 suara atau 28,52 persen, Prabowo – Gibran (02) 109.839 suara atau 47,70 persen dan Ganjar – Mahfud (03) 54.765 atau 23,78 persen.
Ia menegaskan, kegagalan Sirekap dalam menyediakan informasi yang akurat berujung pada kontroversi meluas dan dugaan kecurangan melalui portal tersebut. Terlebih, penghitungan suara sempat dihentikan selama dua hari akibat kisruh Sirekap.
"Perlu dicatat bahwa KPU menyatakan Sirekap tidak dijadikan landasan perhitungan suara, sehingga penundaan perhitungan suara menimbulkan pertanyaan besar. Terlebih lagi penundaan diputuskan melalui proses yang tidak patut, yaitu hanya melalui instruksi lisan. Penundaan perhitungan suara tanpa proses yang patut berpotensi membuka praktik kecurangan perhitungan suara," pungkasnya.
Sumber: jawapos