"Dalam rangka cooling system," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Satake Bayu Setianto pada Selasa, 6 Februari 2024.
Menurut dia, langkah kepolisian meminta stetemen dari para pimpinan perguruan tinggi tersebut untuk mencegah perpecahan jelang pemilihan umum atau Pemilu 2024. "Agar pemilu damai," kata dia.
Satake menyebut, upaya meminta testimoni juga dilakukan dari kelompok tokoh masyarakat lainnya. "Kami juga meminta dari tokoh agama, tokoh adat, dan lainnya," ujarnya.
Sebelumnya, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Ferdinandus Hindarto, bercerita diminta orang yang mengaku anggota kepolisian membuat rekaman video pernyataan tentang pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Joko Widodo. Beberapa hari terakhir muncul video serupa dari sejumlah pimpinan perguruan tinggi.
Dia mengaku dihubungi anggota polisi tersebut pada Jumat siang, 2 Februari 2024. "Saya dapat pesan Whatsapp dari seseorang yang mengaku dari Polrestabes Semarang instruksi dari Polda," kata Ferdinandus, Senin, 5 Februari 2024.
Melalui aplikasi perpesanan tersebut, dia diminta membuat video testimoni tentang pemilihan umum dan pemerintahan Joko Widodo. "Meminta supaya membuat rekaman video yang poin-poinnya disampaikan," ujar dia.
Ferdinandus tak menanggapi permintaan tersebut. Polisi itu lantas mencoba meneleponnya. Namun, dia tidak menjawab. Dia juga dikirimi sejumlah contoh rekaman video dari beberapa pimpinan perguruan tinggi lain yang telah membuat.
Hingga Senin, 5 Februari 2024, nomor dari orang yang mengaku anggota polisi itu masih mencoba menghubungi Ferdinandus. "Pertama lewat chat. Beberpa kali nelpon tidak saya angkat. Tadi terakhir pukul 11.42," tutur dia.
Pada Sabtu lalu, 3 Februari 2024, Ferdinandus menghadiri pertemuan pimpinan perguruan tinggi katolik di Surabaya. Pertemuan menghasilkan sejumlah sikap menanggapi dinamika nasional terakhir. Dia menyebut sikap itu sebagai tanggung jawab mereka untuk menyuarakan kebenaran.
Sejumlah pimpinan perguruan tinggi telah membuat rekaman video tentang pemilu dan pemerintahan Jokowi. Konten itu juga dimuat di portal media nasional dan media sosial Tiktok. Salah satu artikel di laman media massa ada yang diturunkan.
Sumber: tempo