GELORA.CO -Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta pemerintah mengerem laju deindustrialisasi yang semakin mengkhawatirkan.
Mulyanto menilai tim ekonomi kabinet Joko Widodo (Jokowi) lemah, sehingga kinerjanya cenderung turun dibanding pemerintahan sebelumnya.
Mulyanto menilai gejala deindustrialisasi dini ini sangat berbahaya dan harus dihentikan. Bila tidak mana mungkin pertumbuhan ekonomi kita bisa bergerak di atas 5 persen.
"Kalau ini terjadi akan mustahil kita dapat lepas dari jebakan sebagai negara berpenghasilan menengah (midle income trap), apalagi menjadi negara maju. Jangan mimpi," ujar Mulyanto dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/2).
Dia mengingatkan Pemerintahan Jokowi jangan terlena dan bangga dengan program hilirisasi setengah hati dengan nilai tambah rendah.
“Ekspor produk hilirisasi seperti Fero Nikel dan NPI tersebut harus segera dihentikan. Ini hanya memboroskan sumber daya nikel kita saja,” imbuh dia.
"Hilirisasi cuma sebuah awalan bukan tujuan. Yang harus kita genjot adalah industrialisasi di segala bidang. Industri harus menjadi penggerak utama (prime mover) roda pembangunan,” jelasnya.
Kalau faktanya kontribusi sektor industri bagi pembangunan ekonomi Indonesia justru terus melorot seperti yang ada selama ini, maka kita jadi prihatin," jelas Mulyanto lagi.
Sebelumnya diberitakan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI mencatat rata-rata pangsa manufaktur terhadap PDB di periode kedua Presiden Jokowi mencapai level yang terendah.
Kondisi ini diperkuat dengan data OECD mengenai nilai tambah manufaktur sebagai bagian produksi juga menunjukkan tren penurunan di Indonesia dalam dua dekade terakhir.
Sejak Presiden Jokowi menjabat pada tahun 2014, rata-rata nilai tambah manufaktur adalah sekitar 39,12 persen, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata pada masa Presiden Megawati (43,94 persen) dan Presiden SBY (41,64 persen).
Akibat, tidak berkembangnya industri manufaktur, maka kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) turun drastis secara konsisten dari saat periode 2002 sebesar 32 persen menjadi hanya 18,3 persen pada 2022.
"Saya berharap di waktu pemerintahan yang tersisa ini Presiden Jokowi bisa membenahi tata kelola industri nasional secara terintegrasi, terencana dan fokus. Jangan malah sibuk ngurus kampanye," pungkas Mulyanto.
Sumber: RMOL