Shtayyeh sendiri menyebut pengunduran dirinya dilatari perlunya konfigurasi untuk menyikapi "realitas baru di Jalur Gaza" di tengah serangan Israel yang telah membunuh hampir 30.000 jiwa.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menerima pengunduran diri Shtayyeh. Abbas diperkirakan akan menunjuk Mohammad Mustafa sebagai pengganti Shtayyeh.
Siapa Mohammad Mustafa?
Mohammad Mustafa adalah ekonom yang menempuh pendidikan di Amerika Serikat (AS). Mustafa juga pernah menempati posisi senior di Bank Dunia dan memimpin Palestine Investment Fund. Mustafa pernah menjadi wakil pedana menteri dan menteri ekomomi Otoritas Palestina pada 2013-2015.
Apabila ditunjuk, Mustafa diperkirakan akan disambut baik oleh AS dan Israel. Penunjukkan seseorang seperti Mustafa dipandang sebagai keseriusan Otoritas Palestina melakukan reformasi, terlebih AS relah meminta organisasi itu untuk memimpin Gaza usai operasi milier Israel.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller menyebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Palestina untuk memilih pemimpin. Namun, Miller menegaskan AS mengapresiasi setiap langkah untuk "mereformasi dan merevitalisasi" Otoritas Palestina.
"Kami menilai langkah-langkah itu positif. Kami menganggapnya sebagai langkah penting mencapai persatuan Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina," kata Miller dikutip Associated Press.
AS sendiri telah berencana untuk mendukung pemerintahan Otoritas Palestina di Gaza jika Hamas kalah. Namun, langkah reformasi dengan pergantian perdana menteri dinilai tidak cukup untuk menuai dukungan masyarakat terhadap Otoritas Palestina.
Otoritas Palestina, perkembangan dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin Yasser Arafat, saat ini sebatas memerintah di Tepi Barat.
Otoritas Palestina yang dikuasai Partai Fatah didepak dari Gaza oleh Hamas pada 2007 silam. Sebelumnya, Hamas memenangi pemilihan legislatif Palestina dengan selisih siginfikan dari Fatah.
Di lain sisi, Otoritas Palestina dan Abbas kurang populer di masyarakat. Survei-survei terkini konsisten menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menginginkan Abbas mundur.
Masyarakat Palestina mengkritik koordinasi keamanan pemerintahan Abbas dengan Israel. Banyak pihak yang menganggapnya sebagai kolaborasi dengan penjajah.
Sumber: kompas