Usep menjelaskan peta keberpihakan hak angket ini bisa dilihat dari kubu yang pro seperti partai pendukung Calon Presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo. Kubu lain yang mendukung hak angket adalah Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang didukung Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan.
Kelompok yang akan menentang hak angket, menurut pakar, adalah Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga putra Jokowi. Istana dan Presiden Joko Widodo, walau tidak pernah secara eksplisit menyatakan dukungan, namun dikaitkan dengan Prabowo-Gibran yang didukung mayoritas partai di pemerintah.
“Istana punya instrumen kekuasaan yang bisa dipakai,” kata Usep saat dihubungi pada Kamis, 22 Februari 2024.
Dalam kesempatan yang sama pada Kamis, Usep mengatakan banyak instrumen kekuasaan yang dapat digunakan oleh kubu Prabowo atau Istana untuk melakukan lobi politik seperti posisi hingga ancaman tertentu. "Makanya ini saya kok agak proses-proses ke arah sana itu masih agak jauh sih kalo saya lihat,” kata Usep.
Presiden Jokowi sendiri mengaku tidak begitu mempermasalahkan rencana hak angket kecurangan pemilu 2024 yang bergulir belakangan ini. “Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan,” kata Jokowi ditemui usai Peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa, 20 Januari 2024.
Namun, pada Rabu, 21 Februari 2024, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memastikan pihaknya akan menolak hak angket. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan jangan ada prasangka kecurangan.
“Kami ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kami semua sampai dengan tuntas – (berharap) bisa mengejar semua target, termasuk target-target ATR/BPN,” kata AHY usai dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang di Istana Negara pada Rabu, 21 Februari 2024.
Selain Golkar dan Demokrat, partai pendukung pemerintah seperti Gerindra dan PAN juga menolak hak angket soal pemilu. Mereka menganggap ini upaya yang tak perlu.
Ganjar pertama kali mendorong partai pendukungnya untuk menggunakan hak angket. Eks Gubernur Jawa Tengah ini menilai dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi.
Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan sejahtera yang tergabung dalam Koalisi Perubahan pengusung Calon Presiden Anies Baswedan sudah menyatakan dukungan pada Kamis malam, 22 Februari 2024.
“Tradisi kita itu kan sebenarnya koalisi kayak gini sangat pragmatis ya. Itu mungkin juga tidak akan sama dengan koalisi di Pilpres, 01, 03 lalu kemudian melawan 02. Saya memperhatikan koalisi-koalisi kita itu tidak selalu sama,” kata Usep.
Sumber: tempo