Pertama, AHY berpengalaman di militer, salah satu bidang yang dibawahi oleh Menko Polhukam. Selain itu, belum lama ini, putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
“Memang banyak spekulasi setelah Mahfud mundur, misalnya seakan-akan penggantinya itu dikaitkan dengan AHY karena Jokowi sempat bertemu dengan AHY,” kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno kepada Kompas.com, Kamis (1/2/2024).
Menurut Adi, penunjukan AHY sebagai menteri juga bisa dihitung sebagai rekonsiliasi antara Partai Demokrat dengan Presiden.
Langkah tersebut juga merupakan bentuk konsolidasi politik partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diyakini didukung Jokowi.
Sebab, dari sejumlah partai politik pendukung Prabowo-Gibran, sejauh ini, hanya Demokrat yang berada di luar pemerintahan.
“Kalau kemudian AHY yang didapuk jadi Menko Polhukam, tentu bacaan politiknya ini bagian dari akomodasi politik, ini bagian dari konsolidasi politik. Di mana Pak Jokowi menjadikan AHY menko ini tentu harus dibalas dengan kerja kerja politik agresif, yang mana Demokrat harus memenangkan Prabowo-Gibran,” ujar Adi.
Adi menilai, Demokrat masih terkesan setengah hati mendukung Prabowo-Gibran. Ini tampak dari baliho-baliho yang dipasang Demokrat, yang kebanyakan hanya menampilkan gambar Prabowo dan tidak menyertakan Gibran.
Jika AHY ditunjuk sebagai Menko Polhukam, menurutnya, ada “harga” yang harus dibayar Demokrat berupa dukungan penuh ke Prabowo dan putra sulung Jokowi, Gibran.
“Ini tahun politik yang saya kira apa pun yang didapatkan itu tentu tak ada makan siang yang gratis, tak ada cek kosong, ada sesuatu yang ingin didapatkan,” kata Adi.
Namun, lanjut Adi, selain AHY, Jokowi sangat mungkin menunjuk nama-nama lain dari kalangan partai politik pendukung Prabowo-Gibran, baik itu kader Partai Golkar, kader Partai Gerindra, maupun kader Partai Amanat Nasional (PAN).
Meski belum dapat dipastikan, diyakini bahwa sosok yang dipilih Jokowi bukan berasal dari partai yang tidak satu gerbong dengan pendukung Prabowo-Gibran, baik itu kader PDI Perjuangan, kader Partai Nasdem, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maupun kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Lebih lanjut, Adi menyebutkan, sulit untuk menebak pikiran dan sikap politik Jokowi belakangan ini. Bisa jadi, Presiden menunjuk sosok pengganti Mahfud dari kalangan partai politik, mungkin juga profesional.
Hanya saja, diyakini bahwa siapa pun yang ditunjuk sebagai Menko Polhukam, sosok tersebut adalah orang dekat Jokowi yang loyal dan tegak lurus terhadap Presiden.
“Memasuki tahun politik yang saya kira memang Jokowi itu membutuhkan back up politik secara total dari menterinya, jangan sampai menterinya ini bermanuver merugikan pemerintah atau presiden,” tutur Adi.
Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari kursi Menko Polhukam setelah menyerahkan surat permohonan pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
"Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat mohon berhenti dengan sebuah surat itu," kata Mahfud di Istana.
Namun, untuk sementara, Mahfud masih menjabat sebagai Menko Polhukam hingga Jokowi mengeluarkan keputusan presiden (keppres) tentang pemberhentian dirinya.
Sumber: kompas