GELORA.CO - Hasil hitung cepat atau quick count Pemilu 2024 lintas lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan calon (Paslon) nomor 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul hingga 59%.
Hasil ini jauh melampaui Paslon nomor 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang berada di sekitar 25% dan Paslon nomor 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di kisaran 16%.
"Angka itu menegaskan bahwa Pilpres 2024 hanya berjalan satu putaran, dimana Prabowo-Gibran akan dinyatakan menang sebagai Capres-Cawapres terpilih dalam Pemilu 2024,” kata Pengamat Politik, Ahmad Khoirul Umam dalam pesan tertulis yang diterima oleh tvOnenews.com di Jakarta pada Kamis (15/2/2024).
Umam kemudian mengatakan bahwa hasil Pilpres 2024 ini terasa berbeda dengan 2014 dan 2019 lalu. “Yang seringkali angka kemenangan Paslon berada di bawah hasil-hasil survei yang beredar,” katanya.
Sebaliknya, di Pilpres 2024 ini, angka kemenangan Paslon justru jauh lebih tinggi dibanding angka-angka survei hasil temuan lintas lembaga yang per minggu lalu. “Hanya mampu memotret level dukungan tertinggi Paslon 02 di kisaran 52%,” jelasnya.
“Ternyata, hasil quick count dan exit poll, Paslon 02 mencapai sekitar 59 hingga 60%, atau jauh lebih tinggi dibanding keterpilihan kembali Presiden Jokowi selaku incumbent di Pilpres 2019 lalu yang hanya menang 55% atas Prabowo ketika itu,” sambungnya.
Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina mengatakan, meski survei hanya potret elektoral langsung (snap shot) yang masih banyak memuat undecided voters dan swing voters, namun perolehan kemenangan mutlak di Pilpres 2024 kali ini, seolah menjustifikasi spekulasi.
“Seolah menjustifikasi spekulasi dugaan dan ketakutan kubu Paslon 01 dan Paslon 03 tentang potensi terjadinya design kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dengan menggunakan infrastruktur kekuasaan,” jelas Umam.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy dan Strategic Affairs (Indostrategic) menilai, dalam menghadapi situasi ini, kubu Paslon 01 dan Paslon 03 hanya punya dua pilihan.
“Yaitu menerima dengan legowo hasil Pilpres yang selama ini mereka yakini akan diwarnai kecurangan, ataukah bersikap tegas melakukan perlawanan?” ujar Umam.
“Jika kedua kubu itu melakukan perlawanan di jalur konstitusional, apakah mereka masih yakin dan percaya dengan komposisi majelis hakim dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dalam empat bulan terakhir ini mereka tuding tidak etis dan syarat konflik kepentingan?” sambung Umam.
Menurut Umam, jika kubu Paslon 01 dan 03 bertekad bulan melakukan perlawanan, maka mereka harus merujuk pada Pasal 286 UU No.7 tahun 2017. “Dan juga aturan Bawaslu tentang dugaan pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM),” ujar Umam.
Saat itu, mereka harus bisa menghadirkan data, informasi dan bukti-bukti TSM di 50% wilayah provinsi di Indonesia. “Dan membuktikan pelanggaran itu masuk dalam skala masif dan sistematis itu sendiri,” ujar Umam.
“Jelas tidak mudah untuk bisa menghadirkan basis bukti sebesar dan se-valid itu,” lanjutnya.
Umam kemudian mengatakan terlepas dari mampu atau tidak menghadirkan bukti-bukti TSM untuk disidangkan di persidangan sengketa Pemilu di MK, Umam mengingatkan kesiapan partai pendukung 01 dan 03.
“Jika kubu 01 dan 03 akhirnya juga tidak percaya pada kredibilitas MK dalam menegakkan keadilan konstitusional, apakah partai-partai pendukung kubu 01 dan 03 siap dengan konsekuensi untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan baru hingga memaksa mereka harus berpuasa dari kekuasaan lima tahun ke depan?” tandas Umam.
Umam menjelaskan bahwa kemungkinan kubu 01 dan kubu 03 “terpaksa menerima” hasil Pilpres 2024 ini. Hal itu kata Umam karena beberapa hal berikut ini. “Pertama, gap suara antara kubu 02 dengan kubu 01 dan 03 sangatlah jauh,” ujarnya.
“Jauhnya perbedaan suara yang memenangkan kubu 02 ini dipicu oleh hancurnya soliditas basis pemilih loyal Paslon 03 yang betul-betul tergerus dan bermigrasi ke kubu 02,” sambungnya.
Kata Umam, dengan bekal kekuatan politik berbekal kursi parlemen 25% (PDIP dan PPP), jika sekarang Ganjar-Mahfud hanya mendapatkan 16%, maka praktis ada 9% yang hilang. “Artinya, terjadi split ticket voting yang cukup fatal di kubu 03,” tandas Umam.
“Bahkan split ticket voting itu terjadi di basis-basis kendang utama Banteng, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan lainnya,” lanjutnya. Sehingga melakukan gugatan untuk mengejar ketertinggalan suara dari kubu 02 tentu amat tidak mudah.
“Alasan kedua, partai-partai kelas menengah dan bawah secara elektoral (mediocre political parties), akan cenderung “mencari selamat” pasca kontestasi selesai,” jelasnya.
“Partai-partai menengah-bawah tidak dididik untuk siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan, atau bahkan berpuasa dari kekuasaan,” lanjutnya.
Hal ini kata Umam selain akan berdampak pada aliran logistik, dalam praktiknya pilihan politik oposisi seringkali berdampak pada soliditas internal dan potensi gangguan eksternal yang bisa memecah belah kekuatan partai.
“Sehingga, ini bukan sekadar pragmatisme, tetapi juga cara mereka bertahan dari keterpurukan dan kehancuran kekuatan politik,” ujarnya.
Maka dengan demikian, meskipun kubu Paslon 01 dan 03 masih merasa terlalu dini untuk mengakui kemenangan kubu 02, tapi realitas politik itu besar kemungkinan akan menggiring partai-partai pengusung mereka untuk membuka ruang negosiasi dan kompromi dengan kubu 02, untuk mencari titik selamat masing-masing.
“Situasi ini akan membuka pertanyaan lebih dalam, tentang kualitas dan masa depan demokrasi ke depan,” katanya.
“Akankah nilai-nilai dan pilar-pilar demokrasi yang mengharuskan check and balances masih bisa diwujudkan? Ataukah pilar-pilar itu akan semakin hilang oleh orkestasi kekuatan politik yang berbasis kepentingan sesaat?” tutup Umam
Sumber: tvOne