Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, Jumat (16/2/2024). Mengutip Bloomberg, Eddy menjelaskan pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan subsidi energi selama dua hingga tiga bulan ke depan setelah resmi menjabat pada Oktober mendatang.
"Sekitar 80 persen dari Rp350 triliun anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsisi solar dan LPG 3 kg, ternyata lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan menengah dan tinggi," katanya.
Eddy menambahkan, di sisi lain Prabowo juga ingin menutup celah dalam pengumpulan pajak untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan.
Sekjen PAN ini mencatat, penerimaan pajak Indonesia hanya setara 10 persen produk domestik bruto (PDB), sedangkan negara tetangga di Asia Tenggara ini memiliki rasio pajak sebesar 14 persen.
"Reformasi pendapatan harus membantu mengalokasikan dana untuk janji kampanye utama Prabowo, yaitu menyediakan makan siang dan susu kepada 80 juta anak sekolah di Indonesia, membantu meningkatkan hasil kesehatan dan pendidikan, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi perempuan dan pengusaha,” ucap Eddy memaparkan.
Untuk program ini, lanjut Eddy, bisa menyerap anggaran lebih dari Rp400 triliun, lebih besar dari seluruh defisit anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp347,6 triliun atau sekitar 1,65 persen dari PDB.
Bagi TKN, katanya, untuk membantu mewujudkan janji kampanyenya itu, Prabowo akan berupaya membangun koalisi yang kuat di parlemen, termasuk dengan mengundang partai-partai lain seperti PDI-P.
Bahkan tidak hanya itu, Prabowo bahkan mungkin merekrut calon presiden lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, untuk bergabung dalam pemerintahannya. "Dia menilai itu adalah formula sukses untuk membangun pemerintahan yang stabil ke depan," ucap Eddy lagi.
Sumber: inilah