Tercatat sudah ada dua orang yang terlibat dalam pemenangan pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo-Gibran, yang diberi jabatan komisaris di sejumlah BUMN. Yang pertama adalah Prabu Revolusi, diberi jabatan Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional. Prabu sempat berada di barisan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, kemudian ia lompat pagar ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Sebelum mengangkat Prabu jadi komisaris, Menteri BUMN Erick Thohir (Etho) lebih dulu mendapuk istri Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran Muhammad Arief Rosyid Hasan, Siti Zahra Aghnia, sebagai Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan keputusan ini adalah hal yang wajar dalam perseroan dan sesuai dengan aspek tata kelola perusahaan (GCG) yang berlaku.
“Dengan hadirnya komisaris baru diharapkan dapat mendukung dan meningkatkan kualitas operasional perusahaan dalam melayani kebutuhan energi masyarakat,” kata Irto saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Kamis (22/2/2024).
Padahal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 19/2003) menyebutkan, dalam rangka mengoptimalkan peran BUMN, tata kepengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional. Peran komisaris dan dewan pengawas terbilang krusial sebagai upaya mencapai tujuan pembentukan suatu BUMN.
Sehingga, komposisi BUMN secara formil dianggap ideal, karena turut didukung dengan fungsi check and balance antara komisaris/dewan pengawas dan direksi.
Sayangnya, mandat dari peraturan perundang-undangan itu kerap diabaikan. Hal tersebut tampak jelas dalam proses penunjukkan seseorang menjadi komisaris dan dewan pengawas BUMN. Rentetan masalah seperti profesionalisme, loyalitas ganda, dan potensi konflik kepentingan selalu mencuat seiring dengan perombakan jabatan instrumen pengawas BUMN itu.
Balas jasa politik dalam bentuk bagi-bagi komisaris BUMN mesti dihentikan. Pasalnya, kinerja sejumlah BUMN saat ini sudah mengkhawatirkan dan butuh pengawasan yang kuat dari komisaris yang kompeten.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, negara telah merugi akibat korupsi di BUMN setidaknya Rp 47,92 triliun sepanjang 2016 hingga 2021. Kerugian tersebut diungkap dalam 119 kasus korupsi yang telah disidik aparat penegak hukum di lingkungan BUMN.
Temuan ICW menunjukkan, ada 83 aktor korupsi dengan latar belakang pimpinan menengah di BUMN. Sementara itu, 76 pegawai BUMN tercatat sebagai aktor korupsi dan 51 aktor korupsi dari kalangan direktur BUMN. Sedangkan 40 aktor korupsi lagi diklasifikasikan berlatar belakang pekerjaan lain.
Selain besarnya potensi korupsi dan nepotisme, penunjukan komisaris BUMN sebagai balas jasa politik juga menjadi preseden buruk bagi anak muda. Di mana peserta seleksi pegawai BUMN harus melalui tes berjenjang, bahkan hingga tujuh tahapan, sedangkan para komisaris dari barisan pendukung bisa mendapatkan dengan mudah.
Sontak saja, pengangkatan timses Prabowo-Gibran menjadi komisaris di beberapa perusahaan BUMN mendapat sorotan dari warganet. Salah satu pengguna akun X (Twitter) merasa miris ada aksi bagi-bagi jabatan di saat banyak masyarakat yang sedang antre mencari beras murah.
"Baru juga 10 hari lalu Pencoblosan, tapi Pak Lurah sudah bagi-bagi jabatan Komisaris BUMN kepada para tim sukses anaknya. Kasihan rakyat biasa yang cuma jadi pendukungnya doang, cuma kebagian antre beras murah doang sambil nyanyi Oke Gas Oke Gas," tulis akun X @KepaArgawinata7.
"Siti Zahra istrinya Arief Rosyid Hasan yang jadi TKN 02 bisa dapat komisaris Pertamina Patra Niaga. Prabu Revolusi yang berkhianat dari deputi TPN 03 ke TKN 02 dapat komisaris Kilang Pertamina Internasional. Akibat cawe-cawe menteri gini nih, belum lantik saja sudah dibagi kue," timpal warganet yang lain.
Sumber: inilah