GELORA.CO -Keakraban Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Kepala Staf Kepresiden (KSP), Moeldoko diyakini hanya sebatas seremoni. Karena, Partai Demokrat dipastikan tidak akan mudah melupakan peristiwa kudeta.
Begitu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi keakraban AHY dan Moeldoko di Istana Negara pada Senin kemarin (26/2).
Menurut Saiful, keakraban AHY yang juga merupakan Ketua Umum (Ketum) Demokrat dengan Moeldoko di sidang Kabinet menandakan dipertemukan karena jabatan masing-masing.
"Moeldoko dan AHY seperti selesai di tangan Jokowi dengan jabatan yang disandangnya, yakni sama-sama sebagai pembantu presiden. Saya kira keakraban AHY dan Moeldoko hanya sebatas seremoni saja, karena Demokrat tentu tidak akan mudah melupakan peristiwa kudeta Demorat di masa yang silam," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/2).
Mengingat, kata Saiful, Demokrat sudah berdarah-darah untuk mempertahankan partai dari ancaman pengambilalihan secara paksa oleh Moeldoko. Dan hari ini, tanpa diambilalihpun Demokrat pada akhirnya tunduk kepada kekuasaan dengan menjadi bagian dari kekuasaan saat ini.
"Meski saya kira dalam politik tidak ada lawan abadi, maka bisa jadi AHY dan Demokrat telah mengubur jauh-jauh peristiwa kudeta yang coba dilakukan oleh Moeldoko saat itu. Namun publik dapat melihat keakraban Moeldoko dan AHY dalam rapat kabinet seperti api dalam sekam, di permukaan nampak akrab, tapi dalam hati tetap bergejolak," terang Saiful.
Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, fenomena kudeta partai politik akan terus menghiasi parpol di Indonesia. Peristiwa tersebut tidak akan terlupakan, apalagi seperti yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrat, di mana orang luar partai yang mencoba mengambil alih partai.
"Manuver kudeta Demokrat tentu menguntungkan partai, karena publik melihat dengan adanya isu tersebut Demokrat dipandang sebagai bagian dari partai yang dizalimi waktu itu, meskipun pada akhirnya harus tunduk dan patuh pada pemerintahan," kata Saiful.
"Tentu hal tersebut sah-sah saja, karena tentu perjalanan politik selalu dinamis sesuai dengan perkembangan dan situasi politik yang ada. Namun tentu publik dapat menilai konsistensi parpol dalam menghadapi dinamika politik yang terus berkembang," pungkas Saiful.
Sumber: RMOL