GELORA.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Selain itu Jokowi juga meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) disetop sementara hingga hari pencoblosan, Rabu (14/2/2024).
Penyataan Jokowi tidak akan kampanye disampaikannya dalam keterangan pers di Kabupaten Batubara, Sumatra Utara, Rabu (7/2/2024).
"Yang bilang (saya mau ikut kampanye) siapa? Ini, ini, ini saya ingin tegaskan kembali, pernyataan saya yang sebelumnya bahwa presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk berkampanye," ungkap Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Kabinet.
Jokowi menyebut, ia sudah menunjukkan bunyi aturan yang mengatur.
"Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi, jika pertanyaannya apakah saya akan ikut kampanye? Saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye," tegas Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang.
"Saya mengimbau, mengajak seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilih, datang ke tempat pemungutan suara (TPS), memberikan suara sesuai pilihan," kata Jokowi.
Ia juga mengingatkan agar TNI, Polri, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat.
Penyaluran Bansos Disetop Sementara
Sementara itu Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan penyaluran bansos atau bantuan pangan beras disetop sementara pada masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu).
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan penghentian sementara ini dilakukan agar proses Pemilu berjalan dengan tenang.
“Jadi, tanggal 8 sampai 9 Februari yang merupakan hari libur nasional dan 10 Februari yang menjadi hari terakhir kampanye, lalu 11 sampai 13 Februari yang merupakan masa tenang Pemilu, bantuan pangan beras akan dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemuktahiran data.
Sekali lagi, ini karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/2/2024).
Ia mengatakan, Presiden Jokowi telah menyampaikan bantuan pangan beras harus dihentikan sementara agar tidak terjadi polemik bahwa ini dipolitisasi.
Menurut Arief, bantuan pangan beras ini sangat diperlukan masyarakat dan memang sudah terencana sejak lama.
"Nanti setelah Pemilu, 15 Februari akan dimulai lagi penyalurannya bantuan pangan beras ini," ujarnya.
Berkaitan dengan itu, Bapanas telah bersurat kepada Perum Bulog untuk menghentikan sementara bantuan pangan beras dari 8 hingga 14 Februari di seluruh wilayah.
Kemudian, Bulog diminta mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara.
Bulog juga diminta untuk mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
Arief kemudian menegaskan kembali bahwa bantuan pangan beras ini sebenarnya bukan hanya dilakukan menjelang pemilu.
"Bantuan pangan ini tentunya dilakukan oleh pemerintah, jadi negara itu hadir di saat memang diperlukan. Agendanya juga tidak mengikuti agenda politik, tetapi memang sesuai dengan kebutuhan," tuturnya.
Arief bilang, program ini sejatinya sudah ada sejak dulu. Ia mengklaim saat ini produk berasnya itu sangat baik dan hampir tidak ada komplain.
Menurut dia, bantuan pangan saat ini terlihat masif karena penugasan Bapanas kepada Bulog dikoordinasikan dengan sangat baik.
"Alhamdulillah karena Bulog sendiri sudah melakukan perbaikan," kata Arief.
Sebagai informasi, realisasi bantuan pangan beras sampai 6 Februari telah menyentuh angka 179.149.760 kilogram (kg).
Program ini direncanakan berjalan hingga Juni mendatang
Sumber: Tribunnews