Jimly meragukan hak angket akan terjadi dan melihatnya sebagai gertakan politik saja.
"Ya Pak Jimly boleh berkomentar, dia warga negara kok," ucap Ganjar di rumah pemenangan Ganjar-Mahfud di Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).
"Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja," tambah politikus PDIP ini.
Eks Gubernur Jateng ini mengatakan, sebenarnya ada banyak cara untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024. Mulai dari hak angket hingga menggugat ke Mahkamah Konstitusi.
Namun, ia mendorong agar Komisi II DPR RI selaku mitra kerja KPU dan Bawaslu untuk segera menggelar rapat kerja untuk membahas pemilu khususnya Pilpres 2024.
"Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau Raker Komisi II aja deh segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera Raker aja dulu. Minimum raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket atau yang ke lain," ucap Ganjar yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR ini.
"Tapi biar saja kemudian, yang punya keinginan untuk angket biar berjalan. Dinamikanya biar berjalan," tutup dia.
Sebelumnya Jimly menyebut hak angket hanya gertak politik. Ia tidak yakin hak angket bisa berjalan mulus.
"Hak angket itu, kan, penyelidikan. Ya, waktu kita 8 bulan ini [pemerintahan Jokowi berakhir 8 bulan lagi] sudah enggak sempet lagi, ini cuma gertak-gertak politik saja," ujar Jimly saat dijumpai wartawan di Kantor MUI Pusat, Jakpus, Rabu (21/2).
Dia menilai terkait tuduhan kecurangan pemilu itu merupakan hal yang selalu muncul. Hal itu yang membuat pemilu ramai sejak 2004.
"Nah, selalu ada tuduhan kecurangan. Tapi kecurangan itu ada di mana-mana, menguntungkan semua paslon. Ada kasus di sana itu menguntungkan paslon 01 ada kasus di sana itu membutuhkan paslon 02, tapi di sebelah sana ada lagi 03," sebut Jimly.
Alhasil, baginya, tidak ada kecurangan pemilu merupakan titah yang terstruktur dari atas. Melainkan berasal dari kreativitas sektoral saja.
Sumber: kumparan