Menurut Gatot, apabila menggunakan cara parlemen jalanan akan menimbulkan banyak kekacauan.
"Kalau itu gak bisa, ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan, bisa terjadi kekacauan dan lain sebagainya," ujar Gatot kepada wartawan usai gelar diskusi publik dengan tema Rakyat Indonesia Menggugat di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Februari 2024.
Hak angket itu nanti akan didahului seperti penyidikan dan penyelidikan. Dari situ nanti akan bisa ketahuan.
Ia bahkan menilai, Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu tidak dapat dipercaya lagi. Maka dari itu, satu-satunya jalan terakhir melawan pemilu curang yakni melalui hak angket.
"Ya sekarang kita hukum Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya? Bawaslu bagaimana bisa dipercaya? Maka secara aturan di negara ini, tempat terakhir ya hak angket itu saja," ucap Gatot.
Gatot juga menjelaskan bahwa mekanisme jalannya hak angket akan seperti penyidikan dan penyelidikan.
"Hak angket itu nanti akan didahului seperti penyidikan dan penyelidikan. Dari situ nanti akan bisa ketahuan," tuturnya.
Ia pun memberikan contoh seperti penyalahgunaan APBN yang melanggar Undang-Undang Keuangan Negara.
"Contohnya dalam penyalahgunaan Undang-Undang Keuangan Negara, karena dalam APBN 2024 gak ada itu (bansos), itu dipaksakan ada sehingga mengambil dari kementerian-kementerian," pungkasnya. []
Sumber: tagar