Dahnil menyebut bahwa pernyataan Gatot provokatif,
"Rakyat sudah bicara melalui TPS, dan suara Rakyat menginginkan Pak @prabowo Presiden, dan Pak Gatot ini laku provokatifnya terus dipertontonkan," demikian pernyataan Dahnil disampaikan melalui media sosial pribadinya, dikutip pada Minggu (25/2/2024)
Dahnil lantas menyinggung soal kiprah pihak-pihak yang tidak sependapat dengan langkah yang ditempuh Prabowo Subianto yang memilih bergabung dengan Pemerintahan Joko Widodo usai takluk dalam Pilpres 2019.
Dahnil memastikan bahwa Prabowo adalah sosok yang menginginkan persatuan demi kemajuan Indonesia
"Jadi teringat masa-masa dimana Pak Prabowo tak mau mengikuti keinginan mrk namun memilih persatuan dan Islah. Rakyat Indonesia mau persatuan dan ingin Indonesia bergerak maju," ungkapnya
Sebelumnya diberitakan Warta Kota, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo ikut bersuara terkait rencana pertemuan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri.
Gatot berharap pertemuan Presiden kelima RI dengan Jusuf Kalla akan menjadi dorongan besar terjadinya Hak Angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR.
"Ya yang diharapkan berjuang bersama-sama untuk menyelamatkan negeri ini. Melalui jalan yang terakhir di negeri ini sesuai aturan yang ada ya hak angket tadi," kata Gatot usai diskusi publik bertajuk Rakyat Indonesia Menggugat di kawasan Menteng Jakarta Pusat pada Jumat (23/2/2024) malam.
Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu juga memandang wacana pertemuan Megawati dan JK positif untuk membangun komunikasi politik.
Ia mengatakan hati seorang ibu yang dimiliki Megawati akan muncul untuk membela kebenaran yang hakiki.
Di samping itu, kata dia, JK yang telah dua kali menjabat sebagai wakil presiden juga sangat berpengalaman di bidang politik.
Pertemuan keduanya, kata dia, penting untuk mematangkan perjalanan Indonesia ke depan.
"Tentunya apa yang pernah diukir oleh mereka berdua ini tidak mau dirusak hanya untuk kepentingan keluarga saja.
Komunikasi politik itu perlu untuk mematangkan perjalanan negeri ini lebih lanjut," ujarnya seperti dilansir Tribunnews.com.
Gatot meyakini penggunaan hak angket sendiri telah memenuhi persyaratan dan akan terealisasi.
Menurutnya penggunaan hak angket menjadi jalan terakhir karena meragukan mekanisme hukum melalui Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu.
"Ya sekarang hukum kita, Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya? Bawaslu bagaimana bisa dipercaya? Maka secara aturan di negara ini, tempat terakhir ya Hak Angket itu saja," kata Gatot.
"Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan. Bisa terjadi kekacauan dan sebagainya. Tapi kalau hak angket ini berjalan, ini kan kita lihat saja nanti. Jadi kebenaran mana yang benar terjadi," sambung dia.
Sumber: wartakota