Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Bambang Widjojanto mengatakan Tim Hukum Nasional (THN) AMIN, tim riset AMIN, dan jaringan sukarelawan serta saksi AMIN di seluruh wilayah Indonesia telah menghimpun ribuan kasus atas dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.
"Dalam rangka menjaga suara rakyat hasil pencoblosan kemarin, Timnas AMIN akan berkolaborasi dengan jaringan masyarakat sipil, civil society. Kecurangan pemilu tidak boleh dibiarkan," kata Bambang.
Temuan terbaru Timnas AMIN, kata Bambang, terkait banyaknya kesalahan input data hasil pencoblosan pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU.
Bambang mengatakan pihaknya telah mengirim surat kepada KPU dan Bawaslu atas banyaknya kesalahan dalam input data suara Sirekap, yang merugikan kontestan pilpres sekaligus menguntungkan salah satu paslon tertentu.
Menurut dia, pihaknya menemukan indikasi kecurangan dahsyat berupa penggelembungan suara di Malaysia.
"Saya masuk Malaysia dan menemukan penggelembungan angka perolehan suara yang fantastis. Penggelembungan bukan cuma ratusan suara di satu TPS, tetapi hingga puluhan ribu," katanya.
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan berdasarkan form C-1 paslon nomor urut 02 memperoleh 22 suara, sedangkan paslon 01 dan 03 masing-masing mendapatkan 77 dan 36 suara.
Namun, data yang diinput, paslon 02 mendapat hingga 80.000 lebih suara.
"Angka penggelembungan itu fantastis sekali," tutur Bambang.
Dia menambahkan bahwa setelah diprotes, KPU buru-buru melakukan revisi dengan memasukkan angka yang benar.
Berdasarkan temuan dan laporan masyarakat, kasus manipulasi penghitungan suara terjadi di TPS seluruh daerah tanah air.
Menurut Bambang, kecurangan pemilu dimaksud dilakukan oleh petugas lembaga penyelenggara pemilu.
Mulai KPPS hingga KPU, dan perangkat penguasa dari tingkat paling bawah hingga pusat.
Pelanggaran Pilpres 2024 yang terindikasi kuat telah mengarah pada taraf TSM (terstruktur, sistematis, dan masif), otomatis membuat pesta demokrasi pemilihan presiden-wakil presiden cacat legitimasi.
"Bagaimana legitimasi bisa dibangun jika pelanggaran terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kadar kecurangan Pilpres 2024 lebih dahsyat ketimbang pemilu-pemilu lalu,” katanya.
Sumber: jpnn