GELORA.CO -Belakangan ini sejumlah civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ramai-ramai memberikan kritik terhadap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Pemilu 2024. Kritik dilontarkan setelah Jokowi mengeluarkan pernyataan jika presiden boleh memihak dan berkampanye dalam Pemilu 2024.
Namun demikian, aksi tersebut mendapat kritikan balik dari pengamat politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes), Bagindo Togar. Menurutnya, aksi para akademisi merupakan gerakan yang bisa dibilang sia-sia.
Bagindo menilai bahwa gerakan tersebut terlambat karena tidak muncul pada tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon presiden.
"Gerakan itu sia-sia menurut saya, kenapa gerakan ini tidak muncul saat pendaftaran calon presiden dan penetapan calon presiden? Gerakan ini muncul belakangan seolah-olah ada calon presiden dan calon wakil presiden yang semakin berpeluang untuk menang," kritik Bagindo Togar, dikutip Kantor Berita RMOLSumsel, Senin (5/2).
Bagindo pun meragukan kemurnian gerakan para akademisi ini. Pun menduga ada kepentingan politik atau dukungan kekuatan politik tertentu terkait dengan salah satu pasangan capres dan cawapres.
"Pendaftaran calon presiden pada 17 Oktober dan penetapan di bulan November, kenapa sekarang baru muncul gerakan ini dengan dalih konstitusi kita, pelanggaran demokrasi, dan sebagainya. Kenapa sekarang? Gerakan ini untuk siapa? Ini yang kami sayangkan, kenapa para akademisi harus masuk dalam ranah politik praktis, seharusnya mereka masuk dalam politik kajian," paparnya.
Bagindo menambahkan, ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan ruang umur 40 tahun untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, kampus tidak bereaksi.
Sehingga dia menilai, kritik baru dimunculkan ketika salah satu pasangan calon semakin memperoleh banyak dukungan. Ini yang kemudian memicu pertanyaan tentang motif sebenarnya dari gerakan para akademisi.
"Ketika menguat salah satu paslon, kenapa sekarang baru kebakaran jenggot. Ini yang kita sayangkan," pungkas Bagindo Togar.
Sumber: RMOL