GELORA.CO - Viral potongan video di media sosial yang menampilkan pose dua jari yang keluar dari mobil kepresidenan saat melintas di kawasan Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Kejadian dalam video itu terjadi saat Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kerja.
Pose itu ditampilkan saat warga meneriakan nama calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Belum diketahui secara pasti siapa sosok yang mengacungkan pose dua jari dari mobil kepresidenan itu.
Namun, ada yang menyebut bahwa pose itu diduga dilakukan Iriana Jokowi.
Pose dua jari ini identik dengan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Gibran sendiri merupakan putra sulung Presiden Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, tidak pantas pejabat negara berkampanye menggunakan fasilitas negara.
Cak Imin bahkan menilai sikap itu merupakan hal yang memalukan.
"Ya kalau menggunakan fasilitas negara itu yang membahayakan. Jangan berkampanye menggunakan fasilitas negara. Memalukan," ujar Cak Imin dii pusat budidaya ikan air tawar di Sumbergempol, Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (25/1/2024).
Jokowi juga telah memberikan respons terkait viralnya video pose dua jari tersebut.
Namun ia tak menjelaskan siapa yang mengacungkan dua jari dari mobil Kepresidenan itu, apakah dirinya atau Iriana Jokowi.
TPN Minta Pejabat Negara Tahan Diri
Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Todung Mulya Lubis meminta seluruh pejabat negara untuk menahan diri tak menunjukan keberpihakan pada kubu mana pun.
"Seyogyanya bukan hanya Presiden Jokowi tetapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah sampai kepala desa ya menghormati asas netralitas itu."
"Publik menginginkan yang jurdil dan imparsial dan para pejabat tidak memihak.'
"Jadi menurut saya semua harus menahan diri," ucap Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).
Todung menilai, seluruh pejabat negara harus menjunjung asas netralitas, termasuk ibu negara.
"Ya saya tidak melihat itu (Ibu Iriana), kalau benar ya Ibu Iriana kan ibu negara jadi seharusnya juga terikat dengan asas netralitas itu," ujarnya.
Lebih lanjut, Todung juga mempertanyakan konsitensi sikap netralitas Jokowi.
Menurutnya, Jokowi yang sejak awal selalu menggaungkan sikap netral justru belakangan ini malah sebaliknya.
"Presiden Jokowi sudah mengatakan pada awalnya netral, tidak memihak pada salah satu paslon."'
"Tapi belakangan Presiden menegasikan sikap netralitasnya yang dia umumkan kepada publik," katanya
Sumber: Tribunnews