GELORA.CO - Tudingan yang dilontarkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran perihal tiga skenario jahat untuk menjegal pasangan 02 butuh pembuktian lebih lanjut. Mengingat, semua kontestasi memiliki dukungan politik hingga di jajaran birokrat.
Hal itu disampaikan pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim menanggapi pernyataan Wakil Ketua TKN, Habiburokhman yang menyebut ada skenario hitam yang ingin menjegal pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Saling tuding adanya penggunaan kekuatan tertentu dalam kontestasi Pilpres 2024 menjadi fenomena yang sulit ditolak. Ketiga pasangan yang berlaga memiliki dukungan politik konkret baik di level masyarakat maupun di jajaran birokrat," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/1).
Di mana kata Wildan, pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar juga memiliki menteri dari PKB yang saat ini masih menjabat. Sedangkan di pasangan Prabowo-Gibran, keduanya malah masih menjadi pejabat. Sementara itu di Capres-Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, juga masih menjabat menteri, serta ada menteri lainnya dan kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan.
Menurut Wildan, situasinya menjadi rumit manakala seluruh partai politik (parpol) menggunakan seluruh peluang dan ruang yang ada untuk memenangkan pasangan capres-cawapres yang diusung oleh parpol koalisi.
"Tabrakan kepentingan benar-benar terjadi dan aktornya adalah kader parpol yang diharuskan berkontribusi terhadap kampanye capres dan cawapres. Tudingan yang dilontarkan oleh TKN Prabowo-Gibran perihal tiga skenario jahat untuk menjegal pasangan 02 butuh pembuktian lebih lanjut," terang Wildan.
Dosen ilmu komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai, tindakan-tindakan operasional teknis di lapangan di masa kampanye wujudnya sangat banyak. Ada mesin parpol yang ikut bergerak juga dalam tindakan-tindakan itu.
"Nah, tudingan yang sama bisa juga disampaikan Timnas Amin dan TPN Ganjar-Mahfud kepada pasangan 02," tutur Wildan.
Wildan menjelaskan, sekarang ini, kekuatan terbesar untuk menggerakkan sumber daya politik dalam berbagai bentuk ada di pasangan Prabowo-Gibran. Ada Prabowo yang masih berada di kabinetnya Joko Widodo.
Ditambah lagi dengan keberadaan Gibran selaku Walikota Solo yang juga putra sulung Jokowi. Sampai hari ini, pimpinan eksekutif tertinggi Indonesia adalah Jokowi. Artinya, seluruh kementerian dan lembaga negara yang ada tunduk di bawah kepemimpinan Jokowi.
"Publik Indonesia per hari ini tahu, siapa sosok yang didukung Jokowi. Pak Jokowi memang kadernya PDIP sampai hari ini. Namun beliau juga mendukung perjuangan putra kebanggannya untuk bisa menjadi RI 2 dan berlaga melawan Ganjar yang dijagokan PDIP. Dulu, publik beranggapan bahwa kekuatan besar itu dipegang dan dikendalikan oleh PDIP. Kini, kekuatan besar terpusat pada satu figur yang Jokowi," jelas Wildan.
Untuk itu, kata Wildan, tudingan perihal skenario jahat terhadap pasangan Prabowo-Gibran bisa dijadikan titik tolak bagi penataan kerja-kerja kementerian dan kepala daerah di masa kampanye pilpres. Di masa depan, kerja seluruh ASN di kementerian dan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota saat pilpres harus bebas dari unsur politisasi. Peraturan teknisnya perlu disiapkan oleh Kementerian PAN/RB
"Kalau tidak ditata dan dipastikan, setiap lima tahun sekali peran birokrasi di level tertentu akan dipolitisasi. Ini fenomena yang sifat pengulangan atau repetisi. Wujudnya bisa dengan berbagai aksi dalam format kebijakan atau policy," pungkas Wildan
Sumber: RMOL