OLEH: SYUKRON JAMAL*
PROSES dan tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tahun 2024 meninggalkan banyak catatan terkait masalah etika dan keteladanan elite politik kita.
Yang masih terngiang hingga saat ini tentu saja adalah proses pencalonan cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka melalui proses pelanggaran etik hakim MK sebagaimana keputusan MKMK.
Tahapan kemudian berlanjut pada bagaimana etika politik terus diabaikan, kita dipertontonkan pada bagaimana elite politik kita bahkan mereka yang saat ini masih menjabat di pemerintahan sebagai pejabat publik tidak menjadi contoh yang baik, tanpa rasa malu mempertontonkan kemunafikan di muka umum, lain di kata lain di perbuatan.
Alih-alih bicara netralitas, kita justru dipertontonkan oleh keberpihakan yang semakin tidak etis ditegaskan.
Hari ini pascadebat ketiga Capres 2024, polemik seputar etik kembali menghangat. Musababnya, apalagi kalau bukan karena Capres 2 Prabowo Subianto yang 'keok' tak berkutik menghadapi gempuran debat di bidang yang seharusnya menjadi panggungnya, yakni pertahanan, geopolitik, dan politik luar negeri.
Para elite dan pendukung 2 kemudian bereaksi dengan ragam alibi dan narasi namun dengan diksi yang seragam menyinggung etika 'serangan ke personal' dan 'rahasia negara' yang entah apa rahasia yang dimaksudkan untuk tidak dibuka di forum debat itu.
Reaksi kemudian bermunculan dalam aneka rupa dan jenis seperti didramatisasi dan muncullah video-video "masyarakat menangis" penuh simpati kepada Prabowo yang katanya 'terzalimi'. Sungguh seperti drama korea yang sangat emosional dan menyayat hati.
Orang nomor satu di negeri ini pun turut memberikan tanggapannya yang kira-kira kurang lebih isinya sama namun tak serupa. Publik lagi-lagi menilai kritis, tanggapan itu seperti bukan keluar dari sosok negarawan, namun lebih seperti pembelaan seorang kawan.
Inilah standar ganda etika, padahal beberapa pekan sebelumnya di debat cawapres bagaimana kubu 2 begitu jelas memperlihatkan semangat menjatuhkan lawan dengan singkatan-singkatan pertanyaan ala cerdas cermat.
Ragam uraian persoalan di atas menggambarkan kepada kita bagaimana krisis keteladanan bersikap adil dari para pesohor elit politik begitu nampak nyata, berat sebelah, bijak sini tapi tidak bijaksana. Apa yang menjadi kekurangan sekecil apa pun pihak lawan jadi bahan bulan-bulanan, sementara kesalahan besar kawan selalu dibenarkan dengan berjuta alasan.
Semboyan "Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani" begitu jauh panggang dari api, hanya demi membela kepentingan pribadi dan golongan. Sungguh ironis memang!
Etika dalam politik kita hari-hari ini memang tengah berada pada titik nadir, namun itu bukan berarti harus diabaikan karena politik tanpa etika hanya akan menghasilkan kepemimpinan tanpa trust, tanpa kepercayaan publik. Bahkan -meminjam istilah sejarawan Anhar Gonggong- demokrasi tanpa etika politik adalah demokrasi yang kacau.
Pengabaian terhadap etika itu pun bahkan menjadikan demokrasi formalitas, demokrasi yang justru jauh dari dua asas atau prinsip pokoknya, yaitu pengakuan partisipasi rakyat, dan pengakuan harkat dan martabat manusia atau jaminan terhadap hak asasi manusia.
Demokrasi kita hari ini kemudian tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam upaya melakukan pencegahan pada pemerintahan yang berwatak diktator, otorarian dan monarki atau pewarisan berdasarkan hubungan kekerabatan, distribusi kekuasan sebagai bagian pembatasan kekuasan.
Menanamkan pentingnya nilai dan etika dalam segenap aspek kehidupan terlebih politik adalah sebuah keniscayaan, namun semua itu harus dibangun atas dasar sikap adil dan jujur sejalan antara kata dan perbuatan. Sedikit mengingatkan tentang sikap adil ini sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 8, yang mengatakan:
Wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Tentu kita sepakat bahwa debat harus menjadi ajang menguji dan mempertajam ide dan gagasan, visi misi, serta program untuk kepentingan bersama membangun bangsa termasuk menyampaikan kritik dan saran atas kenyataan yang ada.
Akhirnya, semoga Pemilu 2024 melahirkan pemimpin Indonesia yang baik dan benar. Baik dalam proses pencalonananya dan benar dalam cara meraih dukungan masyarakatnya.
*(Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani)
Wallahu A'lam Bisshawwab...