Beras itu berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi merespons soal ramainya foto beras bergambar paslon itu.
Lebih lanjut, Bulog menjelaskan bahwa beras SPHP dapat dengan mudah diperoleh karena Bulog menjalin kerja sama dengan berbagai jaringan distributor.
Selain itu, Bulog juga bekerja sama dengan retail modern untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses beras tersebut.
Dengan langkah-langkah tersebut, program stabilisasi harga beras dapat diimplementasikan secara luas guna menjaga stabilitas harga beras.
Meskipun demikian, menurut Bayu, Bulog tidak memiliki kendali terhadap tindakan pembeli yang memperoleh beras milik negara ini. Hal ini mencakup penempelan stiker calon presiden dan calon wakil presiden untuk keperluan kampanye.
Bayu menegaskan bahwa stiker tersebut tidak ditempelkan oleh Bulog.
“Dari Bulog tidak ada atribut politik apa pun,” ujarnya pada Rabu, 24 Januari 2024.
Sementara itu, Said Abdullah, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), menegaskan bahwa bantuan sosial, khususnya dalam konteks pangan, seharusnya tidak terkait dengan pertarungan politik.
Menurutnya, kewajiban negara dalam memberikan bantuan seharusnya tidak memiliki kaitan dengan persaingan politik, terutama terkait kemenangan pasangan calon.
Said menekankan bahwa politisasi bantuan sosial merupakan pelanggaran terhadap hak pangan masyarakat yang seharusnya diberikan tanpa campur tangan politik. Dia mengamati bahwa isu pangan dan hak atas pangan bahkan dimanfaatkan sebagai alat politik.
Menurut Said, dana bantuan sosial berasal dari negara dan sebagian besar berasal dari pajak rakyat, sehingga tidak dapat diakui sebagai milik satu partai saja, melainkan kontribusi dari seluruh masyarakat.
Said juga mencurigai adanya politisasi bantuan sosial yang terorganisir, seperti keputusan untuk menambah impor beras sebanyak 3 juta ton tahun ini dan pernyataan terkait bantuan sosial yang dikaitkan dengan alasan El Nino yang mempengaruhi produksi pangan.
Said menegaskan perlunya Bulog membuktikan komitmennya terhadap netralitas distribusi bantuan sosial. Ia mengajak seluruh komponen publik untuk terus mengawasi situasi ini, karena tanpa tindakan yang diambil, politisasi bantuan sosial dapat dianggap sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat dan melanggar prinsip demokrasi.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memutuskan untuk melanjutkan distribusi bantuan sosial beras hingga bulan Juni mendatang.
Pada awal Januari 2024 tercatat, Jokowi secara aktif terlibat dalam pendistribusian bantuan sosial di beberapa wilayah, sambil juga terlihat berpose dengan simbol dua jari saat mengikuti iring-iringan.- ***
Sumber: koranmandala