"Praktik-praktik kecurangan melibatkan pejabat dan aparatur negara, ini satu situasi yang memang secara riil kita hadapi begitu ya, kita temukan di sejumlah daerah di Indonesia," kata Gufron di Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Gufron menyebutkan kasus kecurangan pemilu ini melibatkan para pejabat dan aparat di berbagai tingkatan dan jabatan, baik pusat maupun daerah hingga desa. Setidaknya 64 kasus ketidaknetralan tercatat, satu hari sebelum masa kampanye.
Beberapa bentuk tindakannya, ujar dia, yaitu para pejabat negara menunjukkan pose jari tangan sesuai nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden, kemudian ada pula praktik kampanye terselubung, serta adanya intimidasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memenangkan salah satu paslon.
"Kemudian penggunaan fasilitas negara, ini jelas banyak kasusnya, mulai dari anggaran misalnya termasuk juga saya kira penggunaan pengaruh gitu ya, dia sebagai pejabat politik, pejabat publik gitu ya untuk mempengaruhi bawahannya," tuturnya.
Situasi ini, lanjut dia, menunjukkan bahwa memang praktik kecurangan dan ketidaknetralan aparat semakin vulgar demi mengejar tujuan politik.
"Siapa yang paling diuntungkan? Ini pertanyaan penting. Nah dari kasus-kasus yang kita kumpulkan, mayoritas ketidaknetralan, kecurangan Pemilu, mayoritas yang kita temukan itu menguntungkan paslon 02, Prabowo-Gibran," ujar Gufron, menekankan.
"Mayoritas menguntungkan itu baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara terbuka maupun terselubung," tambah dia.
Sumber: inilah