Atas hal itu, Siti Zuhro menilai cawe-cawe Presiden Jokowi itu harus dihentikan.
"Kalau menurut saya cawe-cawe ikut menentukan koalisi partai politik. Sampai capres cawapres itu sudah tidak benar," kata Siti Zuhro ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (10/1/2024).
Kemudian Siti Zuhro menyinggung soal cawe-cawe Presiden Jokowi yang meminta KPU diberikan semacam alarm mengubah format debat capres.
Dan sudah dijawab KPU tidak akan mengubah itu.
"Jadi menurut saya cawe-cawe yang ke berapa kali itu patut dihentikan. Dia (Jokowi) harus sadar bahwa sistem yang berlangsung di Indonesia sistem demokrasi. Bukan sistem totalitarian," sambungnya.
Ia menjelaskan demokrasi di Indonesia adalah demokrasi partisipatoris. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
"Pertanggungjawaban dia sebetulnya tidak di MPR. Tetapi ke rakyat langsung. Kalau dahulu MPR adalah lembaga tinggi negara. Karena dia dipilih oleh MPR," kata Siti Zuhro.
"Saat ini dipilih oleh rakyat. Jadi nanti rakyat bisa marah terhadap perilaku yang terus-menerus seperti itu," sambungnya.
Kemudian Siti Zuhro menyinggung soal usulan masyarakat sipil yang sudah menghadap ke Menkopolkam. Minta Presiden Jokowi untuk mundur.
"Itu adalah refleksi kejengahan masyarakat atas ketidakpuasan masyarakat agar pemilu ini tidak boleh diintervensi. Bukan cawe-cawe lagi, tetapi tidak diintervensi," tegasnya.
Sumber: wartakota