GELORA.CO - Kubu PDIP merespon pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan presiden tak harus bersikap netral dalam perhelatan Pilpres 2024 ini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengkilas balik pernyataan Jokowi yang menyerukan setiap unsur kepala daerah dan aparatur negara meski bersikap netral pada perhelatan Pilpres 2024 ini.
"Sebagaimana dulu pernah disampaikan Bapak Presiden Jokowi dari kepala daerah, pemerintah daerah, pemerintah nasional termasuk presiden untuk bersikap netral.
Itu sebnernya suatu kesadaran yang paling baik yang sebelumnya pernah disampaikan Bapak Presiden Jokowi," kata Hasto kepada awak media di Yogyakarta, Kamis (25/1/2024).
Tak hanya itu, Hasto mengingatkan pemerintah era Jokowi tak semestinya menyalahgunakan fasilitas negara dalam berpihak pada kandidat tertentu di Pilpres 2024.
Tak cuma hal tersebut, Hasto turut menyinggung adanya anggaran negara yang diselewengkan dalam kepentingan kampanye kandidat tertentu di Pilpres 2024 ini.
"Kita inginkan sebaikanya setiap pemimpin mawas diri untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat di atas segalanya krn kita ini bangsa besar, kita bangsa yang telah memiliki tradisi Pemilu yang baik yang seharusnya hal hal seperti ini, intimidasi kepala desa, penyalahgunan politik anggaran seharusnya tidak perlu dilakukan apalagi pengerahan aparatur negara," ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik pada perhelatan Pilpres 2024 ini.
Hal tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan Capres-Cawapres perhelatan Pilpres 2024.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Jokowi mengatakan meskipun Kepala Negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik. "Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi
Sumber: tvOne