GELORA.CO -Sejumlah daerah di Indonesia kabarnya telah mengumumkan kenaikan tarif pajak dan jasa tertentu (PBJT) untuk kategori hiburan pada tahun 2024.
Ketetapan tersebut dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-undang tersebut membawa perubahan dalam kebijakan pajak dan retribusi daerah. Salah satunya adalah pajak atas barang dan jasa tertentu (PBJT). Kenaikan paling signifikan berlaku untuk pajak hiburan seperti karaoke, diskotik, bar, dan spa, di mana pajaknya mencapai 40-75 persen.
Praktisi Hukum JJ Amstrong Sembiring yang juga mantan Capim KPK periode 2019-2023 mengatakan, pemungutan pajak seharusnya berlandaskan pada keadilan, baik itu dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak.
Menurut Amstrong Sembiring, landasan keadilan itu merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai kebaikan bersama di masyarakat.
"Ada 5 syarat pemungutan pajak yang seharusnya dipenuhi," kata Amstrong Sembiring dalam keterangannya, Sabtu (20/1).
Syarat pertama adalah keadilan, di mana pemungutan pajak harus dilakukan secara adil. Kedua, syarat yuridis yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
Ketiga, lanjut Amstrong Sembiring, syarat ekonomis, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional. Keempat, syarat finansial yaitu pemungutan pajak harus efisien. Terakhir adalah syarat sederhana di mana sistem pemungutan pajak dilakukan secara sederhana.
"Kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) tidak masuk akal karena dapat mematikan bisnis," tuturnya.
"Banyak pengusaha yang akan bangkrut dan hal itu akan menimbulkan potensi bagi konsumen, pengunjung jadi malas atau sungkan datang ketempat hiburan dengan pajak yang sangat tinggi," imbuhnya.
Sumber: jawapos