“Korban ini takut sama si Parlagutan karena dia (bilang) kalau kau enggak merapat sama aku, kau bisa hilang suaramu F, tekanan psikislah,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi dalam keterangannya, Selasa (30/1).
Parlagutan kemudian menjanjikan seribu suara terhadap korban dan meminta uang senilai Rp 50 juta. Namun, korban hanya menyanggupi Rp 26 juta.
“Dijanjikan seribu suara. Satu suara itu Rp 50 ribu, tapi enggak sanggup jadi 26 juta. Itulah barang bukti yang kami amankan,” sambungnya.
Atas perbuatannya, Parlagutan dijerat pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun.
Parlagutan Juga Intimidasi Anggota PPK
Selain melakukan pemerasan terhadap caleg, Parlagutan juga mengintimidasi seorang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) inisial R. Intimidasi dilakukan agar R mau menjadi perantara penyerahan uang pemerasan.
“Pada Sabtu (27/1) dini hari saat tim melakukan OTT ada dua orang, antara P (Parlagutan) dengan R. R ini sebagai orang tengah yang merupakan anggota PPK,” kata Hadi.
Hadi mengatakan Parlagutan yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Sosdiklih Humas dan SDM memberikan ancaman psikis terhadap R. Sebab, R memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja anggota PPK.
“R ini orang tengah untuk penyerahan uang dari korban F. F diperas oleh Parlagutan, Parlagutan membawa orang tengah, R ini sebenarnya enggak mau (tapi) karena dia kena tekanan Parlagutan,” ujarnya.
Dalam kasus ini, R diperiksa sebagai saksi.
Sumber: kumparan