"Faktanya di bawah itukan kita lihat begitu banyaknya tokoh-tokoh NU yang mendukung AMIN, mungkin karena ada tokoh yang dipecat, tapi itu tidak berimplikasi langsung kepada orang NU untuk menjadi takut untuk memilih Anies," kata Tamsil di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2024).
Dia juga menilai PBNU hingga saat ini masih netral, sehingga pihaknya tidak mempermasalahkan hak pilih warga NU secara pribadi, namun bukan dimobilisasi.
"Dalam faktanya ada beberapa gerakan di bawah yang cenderung kita nilai bahwa itu tidak netral. Tetapi hasil survei kami NU itu khususnya di luar Jawa itu 100 persen ke AMIN, ke Anies, kalau di Jawa masih fifty-fifty, khususnya di Jawa Timur," ujarnya.
Tamsil lantas menyinggung saat perayaan hari lahir Muslimat NU yang massanya datang karena dimobilisasi. Namun, menurutnya, beberapa orang yang dimobilisasi di acara tersebut mengaku hatinya tetap memilih pasangan AMIN.
"Kalau tidak begitu pasti tidak panik mereka. Kepanikan itu tergambar dari apa yang terjadi di daerah-daerah tapi perlawanan rakyat itu luar biasa. Hampir setiap kegiatan Anies itu kelihatan bahwa ada daya panggil yang luar biasa, nah itu," tutur Tamsil.
"Mobilisasi tidak selamanya efektif dalam kondisi seperti ini. Lihatlah misalnya Muslimat NU dimobilisasi tapi mereka di sampingnya Jokowi angkat tangannya, '1 Pak Jokowi, 1 Pak Jokowi, saya AMIN', Nah gitu coba," tambahnya.
Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menonaktikan 63 orang pengurus harian dan pleno karena maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dan tergabung dalam tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi PBNU Amin Said Husni di Jakarta, Minggu (21/1/2024), menjelaskan kebijakan penonaktifan itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024.
"Mereka tersebar di beberapa partai dan (menjadi tim sukses) semua calon presiden. Ada yang menjabat sebagai mustasyar, pengurus harian syuriyah dan tanfidziyah, a'wan syuriyah, hingga pengurus badan otonom dan lembaga," kata Amin Said Husni dalam siaran resmi PBNU.
Amin menjelaskan status 63 orang pengurus itu terhitung nonaktif sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang sampai dengan selesainya tahapan Pemilu 2024.
Sumber: inilah