Selain itu, Rocky Gerung juga berpendapat Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menko Polhukam Mahfud MD sebaiknya mundur dari kabinet.
Pendapat Rocky Gerung itu disampaikan atas dasar usulan ekonom senior Faisal Basri.
“Saya kira itu usulan yang masuk akal, karena Faisal Basri kenal baik Sri Mulyani,” kata Rocky Gerung, dilansir dari tayangan Youtube Rocky Gerung Official, Rabu (17/1/2024).
Poin yang diajukan oleh Faisal Basri itu, lanjut Rocky, adalah upaya untuk mempercepat proses pemakzulan atau pelengseran presiden Jokowi.
“Tinggal ada langkah kecil dari dalam kabinet untuk tiba bersama dengan kepentingan rakyat,” ungkap Rocky.
Pasalnya menurut Rocky kalau Sri Mulyani masih ada di dalam kabinet bisa menjadi sinyal bahwa ia juga ikut terlibat dalam kebusukan politik yang tidak baik untuk masa depan bangsa.
“Bahwa Sri Mulyani orang yang bersih pasti. Tetapi dia going native di situ, ikut serta di dalam perencanaan kejahatan akhirnya kalau dia masih ada di dalam, sementara pemilu tinggal berhitung jari,” ujarnya.
“Demikian juga dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang jelas-jelas bahkan sudah menjadi cawapres dengan posisi yang oposisi,” imbuhnya.
Demikian juga dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang paling tahu tentang kondisi infrastruktur dan proyek besar lainnya seperti Ibu Kota Negara (IKN).
“Walaupun Pak Basuki cuman seorang teknokrat yang tentu dia enggak ada urusan dengan dari mana uangnya segala macam, tetapi dia juga dimensi kerakyatannya itu tinggi sekali,” ucap Rocky.
Kalau tiga orang ini misalnya mengucapkan semacam sinyal bahwa mereka sudah selesai membantu presiden Jokowi dan pamit undur diri karena keadaan menjelang Pemilu, maka itu akan membuat perbedaan.
“Supaya badai tidak menerpa terlalu terlalu lama maka sebaiknya dipercepat jatuhnya hujan kan. Itu intinya kan jadi kira-kira begitu,” kata Rocky Gerung.
Begitu pula dengan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang baru-baru ini sudah menunjukkan sikap kontra dengan Jokowi. Disarankan mundur sebagaimana ketika Bung Hatta meninggalkan Soekarno yang sudah beda arah.
“Karena Ibu Mega partai PDIP mengambil sikap kritis bahkan berupaya untuk mencari cara supaya Jokowi dimakzulkan kira-kira begitu kan dilengserkan,” tutur Rocky.
Kata PDIP soal isu pemakzulan Jokowi
Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa wacana pemakzulan yang beredar adalah upaya dari kritik terhadap presiden Jokowi.
"PDI Perjuangan tetap, apapun pemakzulan politik memiliki suatu risiko-risiko politik dan kita berharap ini sebagai mekanisme kritik agar direspons sebaik-baiknya,” ungkap Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
“Yang penting bagi seorang pemimpin harus itu jalankan sesuai amanah untuk rakyat. Ketika pemimpin menjalankan tugasnya, maka tak akan ada isu-isu terkait dengan pemakzulan itu," imbuhnya.
Pria yang juga Sekjen TPN Ganjar-Mahfud ini mengingatkan bahwa Pemilu 2024 ini akan menjadi warisan bagi Presiden Jokowi apakah bisa berjalan dengan adil dan penuh netralitas.
“Meskipun persepsi yang muncul di kalangan rakyat sulit untuk mengharapkan adanya netralitas dari aparatur negara karena kerancuan di dalam menjabarkan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dan juga sekaligus anak dari Presiden Jokowi,” jelas Hasto.
Dirinya juga meminta agar isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera mendapat respons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
“Tetapi sebagai mekanisme kritik kami harapkan ini dapat direspons. Sekiranya tak direspons akan muncul gerakan yang makin besar inilah yang dikhawatirkan oleh PDI Perjuangan,” ucap Hasto.
Menurutnya masih ada waktu untuk meyakinkan rakyat bahwa aparatur negara bahkan pemimpinnya bisa membawa Pemilu 2024 ini tanpa intervensi dan intimidasi.
Sumber: tvone