Angka tersebut merupakan hasil investigasi dari Dog Meat Free Indonesia (DMFI).
"(Konsumsi daging anjing) di Jawa Tengah sangat tinggi, ada sekitar 13.600 ekor per bulan," ujarnya saat ditemui di di shelter, Jumat (12/1/2024).
Oleh karena itu, pihaknya mendesak kepada pemerintah agar segera mengatur larangan konsumsi daging anjing serta membongkar sindikat penjualan anjing.
"Harus membongkar sindikat mafia penjagalan atau pengepulan anjing di Jawa Tengah dan mendesak DPR RI supaya segera mengeluarkan UU larangan konsumsi daging anjing," tegasnya.
Menurutnya tanpa dua langkah besar tersebut, bisnis perdagangan anjing akan terus berlanjut.
Padahal hal ini melanggar hak hidup hewan serta berisiko pada penyebaran rabies.
Christian membeberkan Kota Solo menjadi konsumen daging anjing paling besar di Jateng.
"Meski Pemkot telah mengelurkan Surat Edaran (SE), tapi SE tidak memiliki kekuatan hukum seperti UU," katanya lagi.
Christian menambahkan, sebelumnya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka berjanji memberlakukan perda larangan konsumsi daging anjing. Namun sampai sekarang, tidak ada aturan yang mengikat bagi oknum pelaku perdagangan anjing.
“Pemkotnya waktu itu Pak Gibran, sekitar 2022 berjanji akan memberlakukan perda, tetapi harus kita ingat bahwa surat edaran ini tidak punya kekuatan hukum. Hanya bersifat mengimbau, tanpa memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga tidak ada UU Pidana kuat yang bisa mengikat pelaku untuk menghentikan perbuatannya,” ungkapnya.
Terkait dengan penangkapan tersangka penyiksaan anjing di gerbang tol Kalikangkung Semarang, pihaknya mempertanyakan oknum yang memberikan izin bagi tersangka.
Dalam hal ini, Polsek Jalancagak, Subang, dan UPTD Hewan yang memberikan surat jalan terhadap truk pengangkut ratusan anjing tersebut.
“Tepatnya (yang melakukan itu) oknum ya, kasus ini terbongkar ketika ada yang membawa surat keterangan dari Polsek Jalancagak dan UPTD Hewan. Ini kan yang harus kita sepakati bersama, yang sudah resmi dan ada UU-nya, bahwa anjing bukan hewan ternak,” ungkapnya.
Padahal semestinya, hewan yang berpindah dari satu provinsi ke provinsi lainnya, wajib dikarantina terlebih dahulu. Sehingga mengantisipasi risiko penyebaran penyakit.
“Bukti anjing itu dalam keadaan sehat seperti apa? Harus ada buku vaksin, karena vaksin setidaknya sudah memberikan kekebalan pada anjing untuk menangkal virus dan penyakit lainnya. Ini kan jelas tidak ada, hanya dikasih surat keterangan jalan, ini rancu dan kurang tepat,” tandasnya.
Sumber: kompas