GELORA.CO -Calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa presiden hingga para menteri boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres 2024.
Menurut Mahfud, itu adalah hak Jokowi jika ingin cawe-cawe dalam pesta demokrasi.
"Ya, enggak apa-apa kalau presiden mengatakan begitu, silakan aja. Mau ikut atau enggak, itu kan terserah," kata Mahfud usai menghadiri acara di Pondok Pesantren An-Nur di Bantul, Jogjakarta, Rabu (24/1).
Mahfud yang juga menjabat Menko Polhukam in enggan mengomentari lebih lanjut terkait pernyataan Presiden Jokowi yang dinilainya kontroversial. Ia justru meminta untuk mengkonsultasikan hal ini kepada biro hukum sekretariat negara.
"Nanti tanya ke biro hukum sekretaris negara aja (perihal aturan hukumnya)," tegasnya.
Mahfud berkelakar bahwa pernyataan tersebut tak membuat gaduh situasi pemilu saat ini. "(Apakah memperkeruh suasana pemilu?) Ndak, kalau saya nggak keruh tuh. Malah sejuk ini di sini," ujar Mahfud sembari tertawa.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa seorang kepala negara boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024. Namun, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh," sambungnya.
Kepala negara menekankan, presiden dan menteri selain pejabat publik juga merupakan seorang politikus. Oleh karena itu, mereka memiliki hak politik yang mesti dijaga.
"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," pungkasnya.
Sumber: jawapos