"Nah sumber kekuasaan Plt adalah Presiden dan menteri. Jadi ada potensi Pj itu disalahgunakan, untuk kepentingan politik elektoral oleh capres atau oleh presiden yang sedang berkuasa berpotensi untuk melakukan abuse of power," terang Pangi kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (15/1/2024).
Ia menyebut tentu hal ini sangat mungkin dilakukan, mengingat putra presiden, Gibran Rakabuming Raka turut bertarung di Pilpres 2024. "Pj kepala daerah ini rawan disalahgunakan, karena sumber kekuasaan, legitimasi kekuasaannya bukan dari rakyat, tapi dari presiden," ujarnya.
Maka, tutur Pangi, wajar saja jika muncul sekelompok masyarakat yang menginginkan agar Presiden Jokowi dimakzulkan. "Saya pikir wajar juga pandangan publik mengatakan supaya pemilu ini fair, tidak diskriminatif, lapangannya datar, tidak becek ya Presiden Jokowi-nya harus dimakzulkan," jelasnya.
"Karena ada potensi kelewatan ya partisan semuanya aparatnya, kemudian penyelenggara pemilu, pengawas pemilunya, kemudian dianggap partisan juga oleh publik maksudnya dalam konteks diskriminatif ya tidak proporsional," lanjutnya.
Soal dugaan Pj kepala daerah disalahgunakan, menurutn dia, bukan isapan jempol semata melainkan dilakukan secara terang-benderang, yakni adanya mobilisasi perangkat kepala desa untuk memilih salah satu paslon. "Jadi intimidasi, kemudian merongrong aparat supaya tidak netral, ini juga memang mengganggu ya, membuat demokrasi kita menjadi kelam ya," ucap dia.
"Oleh karena itu, ya presiden harus kembali pada track-nya, karena memang saya sudah yakin juga ketika anak presidennya maju, ya sulit untuk presiden tidak bersifat partisan," pungkas Pangi.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Pj kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dicopot karena tidak mau berpihak ke pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.
Menurutnya, kepala daerah yang dicopot itu diminta untuk berpihak ke Prabowo-Gibran. Meski demikian, mereka tetap ingin independen menjelaskan tugasnya. Dia meyakini tindakan-tindakan intimidasi yang digunakan oleh kubu Prabowo-Gibran seperti mencopot Pj kepala daerah tidak akan berpengaruh. Sebab, masyarakat Indonesia yang menyaksikan berbagai intimidasi malah akan berbalik melawan Prabowo-Gibran.
"Ada Pj-pj yang sebenarnya netral tetapi kemudian karena tidak mau menjalankan suatu keberpihakan kepada 02 (Prabowo-Gibran), itu diganti. Itu terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah, juga di Jawa Timur," ujar Hasto di Jakarta, Minggu (14/1/2024).
Sumber: inilah