Terkait itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah Jokowi berjanji mengangkat jutaan ASN jika salah satu paslon menang Pilpres 2024.
"Tidak betul ada janji-janji dari Presiden kepada pejabat daerah, apalagi mengaitkan proses rekrutmen CPNS/CASN dengan pemenangan paslon tertentu pada Pemilu 2024," kata Ari kepada wartawan, Selasa (16/1).
Ari menegaskan, perekrutan CPNS/CASN merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang dirancang KemenPANRB sejak lama.
"Untuk mempercepat reformasi birokrasi dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat. Sehingga tidak ada hubungannya dengan Pemilu 2024," tegasnya.
Rekrutmen CASN pun, lanjut Ari, sudah disampaikan Jokowi ke publik beberapa hari yang lalu. Jumlah formasinya pun juga diungkap saat itu.
"Saat itu, Presiden menyatakan bahwa pemerintah membuka formasi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024, sebanyak 2,3 juta formasi. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi terkait kebijakan ini," pungkasnya.
Sebelumnya dalam video yang beredar, nampak Hasbi menghadiri kegiatan Rembuk Guru di Museum Daerah Balla Appaka Sulapa' Takalar, pada Rabu (10/1). Saat berbicara, ia memaparkan terkait kesulitan Pemkab Takalar untuk mendanai PPPK.
Ia kemudian meminta kepada guru-guru yang belum terangkat PPPK agar menunggu seleksi CPNS. Namun di sela-sela sambutannya, Hasbi menyebut Jokowi sudah menjanjikan pengangkatan CPNS jika Gibran menang.
"Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, Insyaallah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan," sebut Hasbi kepada peserta Rembuk Guru.
Hasbi meminta agar mengapresiasi kebijakan dari pemerintah pusat terkait pengangkatan CPNS itu.
Hasbi Beri Penjelasan
Terkait video tersebut, Hasbi menerangkan pernyataan terkait pengangkatan CPNS hanya merupakan kutipan dari janji Jokowi untuk membuka formasi CPNS.
"Tidak ada ajakan memilih pasangan calon ataupun menyampaikan visi-misi paslon, yang saya sampaikan adalah program Presiden," kata Hasbi melalui keterangan tertulisnya yang diterima, Senin (15/1).
Ia menyampaikan itu karena ada peserta acara yang bertanya soal banyaknya guru honorer yang belum diangkat ASN maupun PPPK.
"Ada sorotan terhadap belum diangkatnya seluruh guru honorer. Jadi saya jelaskan mengenai postur APBD yang tidak mampu menjamin ketersediaan anggaran untuk gaji PPPK jika ditambah. Di situlah saya kutip pernyataan Bapak Presiden yang berkomitmen mengangkat jutaan CPNS pada masa mendatang," ucapnya.
Bawaslu Bertindak
Sementara Ketua Bawaslu Takalar, Nelly, telah mengetahui dan melihat video itu. Kasus Sekda Takalar yang diduga kampanyekan pasangan Prabowo-Gibran itu tengah didalami.
"Sekarang kami lagi melakukan pembahasan di internal Bawaslu untuk menentukan mekanisme penanganannya," kata Nelly kepada wartawan.
Bawaslu mulai mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan jenis pelanggaran Sekda Takalar dan dalam waktu dekat akan rapat pleno.
Sumber: kumparan