"Kita lihat misalnya pernyataan Satpol PP di Garut. Pakai seragam, dilakukan di fasilitas pemerintah, memakai alat bantu atau alat peraga ya berupa kertas A4 bergambar calon tertentu, direkam dan dipublikasikan. Apa iya itu bentuk spontanitas?," terang Titi di Jakarta, dikutip Minggu (7/1/2024).
Menurutnya jika peristiwa ini spontanitas, tentu hal ini tidak bisa diterima oleh akal sehatnya. Sehingga Bawaslu harus membongkar dalang dibalik peristiwa ini. "Bukan sekadar kemudian selesai, karena dia sudah dihukum, dibebastugaskan selama 3 bulan tanpa tunjangan," tegasnya.
Ia mendesak Bawaslu lebih aktif lagi dalam mengusut peristiwa ini hingga tuntas. Siapa dalang di balik aksi tersebut, didesaknya untuk segera diungkap ke publik.
"Tetapi Bawaslu harus mampu membuka siapa aktor intelektualnya, siapa yang berada di belakang tindakan ini, siapa yang menggerakkan dan apa maksud tujuan dari tindakan tersebut," sambungnya.
Menelisik kasus lainnya, yakni ASN di Bekasi yang ramai-ramai mengenakan jersey dengan nomor punggung 2, untuk mendukung salah satu paslon juga dirasa Titi sebagai tindakan yang berbahaya, karena ASN justru tak netral.
"Nah ini yang menurut saya Bawaslu harus mengecek ini, apakah memang situasi birokrasi kita sudah terpolitisasi secara terstruktur, sistematis, dan masif tadi, karena dia punya kewenangan untuk itu dan ini menjadi pertaruhan Bawaslu," ucap dia.
Titi menyebut jika Bawaslu gagal menunjukkan kemampuannya, sebagai pengawas dan penegak hukum pemilu yang adil dan efektif, maka bukan tidak mungkin setelah pemilu, orang akan menuntut agar lembaga ini dibubarkan saja.
"Dan tidak ada jaminan bahwa politisi hasil pemilu 2024, itu akan tetap mau mempertahankan institusi ini. Jadi 2024 sebenarnya pertaruhan bagi kita, pertaruhan yang sangat berat apakah pemilu yang luberjurdil itu bisa kita wujudkan. Dan pertaruhan bagi institusi Bawaslu apakah mereka tetap pantas kita pertahankan untuk pemilu berikut-berikutnya," pungkasnya.
Sumber: inilah