“Sekitar 36,67 persen [dana PSN] diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Ivan dalam acara Rekfleksi Akhir Tahun 2023 dan Proyeksi Kerja Tahun 2024 di kantor PPATK Jakarta, Rabu (10/1).
Ivan membeberkan, hasil pemeriksaan mendalam PPATK terhadap transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan PSN mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil sebagai aparatur sipil negara (ASN), politikus, serta dilakukan untuk pembelian aset dan investasi.
“Mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil sebagai ASN, politikus, serta untuk pembelian aset dan investasi,” ujar Ivan.
Selain itu, PPATK juga menemukan, pelaku modus-modus terkait korupsi banyak menggunakan rekening pribadi untuk menampung dana. “Penggunaan rekening pribadi untuk menampung dana. Ini adalah nominee, keluarga atau pun karyawan atau staf,” kata dia.
Modus lainnya adalah dengan pembelian aset berbentuk rumah atau properti, kendaraan bermotor, batu mulia, dan perhiasan atau investasi barang mewah lainnya.
“Penggunaan fasilitas safe deposite box yang diduga untuk menyembunyikan dana hasil kejahatan dan penggunaan mata uang asing dalam upaya suap atau gratifikasi,” tutur Ivan.
Untuk diketahui, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencatat total realisasi pendanaan pengadaan lahan PSN pada periode Januari hingga 25 Agustus 2023 sebesar Rp10,378 triliun. Tercatat angka tersebut naik 120 persen dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama yaitu sebesar Rp8,851 triliun.
Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara, Basuki Purwadi menuturkan, penyerapan dana terbesar dari PSN pada 2023 adalah untuk pendanaan jalan tol sebanyak 52 proyek.
“Terbesar pendanaannya masih untuk jalan tol, karena jalan tol paling banyak itu menyerap sebesar Rp8,224 triliun,” ucap Basuki dalam Taklimat Media LMAN, Senin (28/8/2023).
Sumber: tirto