GELORA.CO - Unjuk rasa sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berlangsung rusuh di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2024).
Saat unjuk rasa berlangsung, massa membakar sejumlah spanduk berikut kayu-kayu penyangganya.
Pantauan di lokasi sekira pukul 11.00 WIB, nampak sejumlah massa aksi yang membakar spanduk mengenakan kemeja putih.
Spanduk itu dibakar bersamaan dengan orator menyuarakan aspirasinya di atas mobil komando.
Meski telah diingatkan oleh orator untuk tertib dan tak merusuh namun sejumlah perangkat desa itu tetap melakukan pembakaran spanduk hingga asap hitam membumbung tinggi di depan pintu masuk DPR RI.
Bahkan mereka asik berjoget sambil meluapkan kekesalannya kepada sosok Puan Maharani selaku Ketua DPR RI.
Hingga pukul 11.26 WIB ini, nampak sejumlah spanduk itu masih dibakar oleh massa aksi.
Bahkan sejumlah botol air mineral dilempar massa aksi ke dalam Gedung DPR RI sambil melontarkan kalimat-kalimat penolakan atas keputusan yang dianggap tak pro rakyat.
Tak hanya itu, para massa aksi juga melempar sejumlah bongkahan batu berukuran 1 genggam tangan ke dalam Gedung DPR RI.
Dalam aksinya mereka juga mengultimatum DPR RI apabila tidak merevisi Undang-Undang Desa, massa aksi akan masuk dan menggeruduk gedung putih tersebut.
Meski sejumlah polisi sudah mengingatkan untuk tertib namun massa tetap melempari batu dan menggedor pagar besi Gedung DPR RI.
Sementara itu, Ketua APDESI Surta Wijaya mengklaim jika aksi unjuk rasa hari ini pihaknya tak akan main-main.
Mereka akan terus mengepung Gedung DPR RI sampai revisi Undang-Undang Desa disahkan.
"Semua kita doakan, semoga Ketua DPR RI hatinya dibukakan, bahwa sesungguhnya yang hadir hari ini adalah masyarakat kecil dari desa, pemerintahan terkecil di desa," kata Surta dalam orasinya, Rabu.
"Kami ini orang desa yang mengayomi 24 jam di desa, kami berjuang bukan untuk kepentingan pribadi, tapi berjuang masyarakat kecil di desa," lanjutnya.
Surta berharap Puan Maharani mau merevisi undang-undang yang dianggap merugikan perangkat desa.
Pasalnya, mereka mengaku sudah lelah menunggu keputusan itu selama berbulan-bulan.
"Kami berjuang tiga kali aksi beliau belum juga, tapi kalau kit berdoa lagi mudah-mudahan Allah ijabah doanya," katanya.
"Jangan ngomong besar Indonesia Emas 2024 kalau desa tidak diperbaiki. Jangan ngomong besar ekonomi kita bangkit kalau desa tidak diperbaiki," pungkasnya
Sementara itu pihak keamanan telah bersiaga mengamankan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR.
Adapun pimpinan DPR RI sudah menerima surat presiden (Surpres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas revisi UU Desa.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kelompok kerja nantinya akan melibatkan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk menyerap aspirasi perangkat desa.
Namun hingga kini belum ada sinyal DPR akan membahas Revisi UU Desa.
Sebab pada masa sidang kali ini bertepatan dengan tahapan kampanye pemilu 2024
Sumber: Tribunnews