Dalam kanal YouTube resminya, Rocky Gerung menyebut rencana tersebut sebagai upaya 'lintah darat' yang akan mencekik rakyat kecil.
Menurut Rocky, alasan pemerintah terkait emisi polusi tidaklah konsisten. Ia membantah klaim bahwa motor listrik dapat mengurangi polusi, sementara sumber polusi sebenarnya berasal dari industri ekstraktif nikel.
Rocky juga menyoroti dampak lingkungan negatif dari industri tersebut, seperti deforestasi di Halmahera.
"Pemerintah membani rakyat demi keuntungan oligarki yang menguasai industri mutakhir, meskipun mengetahui keterbatasan sumber daya nikel. Ini bukan langkah beradab; melainkan upaya merampok hak rakyat untuk mencari nafkah dengan motor yang belum dapat beralih ke listrik."
"Kalau kita mau uji secara environmental dan ekologi, motor listrik justru menambah polusi karena sumbernya adalah kerusakan lingkungan di hulu."
Rocky Gerung juga menyoroti kebijakan yang merugikan para pengemudi ojek online, guru, dan pekerja lainnya.
Ia menilai rencana ini hanya menguntungkan kalangan tertentu, sementara rakyat kecil harus menanggung beban pajak yang lebih tinggi.
Rocky juga menyoroti upaya pemerintah untuk mengalihkan subsidi pajak motor ke proyek LRT dan kereta cepat.
Ia menganggap hal tersebut tidak masuk akal dan mengecam kebijakan yang mengorbankan rakyat kecil untuk menguntungkan kelompok oligarki.
"Ini bukan hanya soal kenaikan pajak, tapi juga bagaimana pemerintah merancang kebijakan untuk merampok hak rakyat. Jokowi dan rezimnya harus diakhiri. Inilah kesempatan bagi rakyat untuk mengatakan cukup."
Rocky Gerung mengajak untuk lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan menilai bahwa reformasi mendalam diperlukan.
Dia menyimpulkan bahwa upaya ini semakin mendesak, terutama menjelang pemilu 2024 dan kepanikan rezim yang sudah goyah
Sumber: viva