GELORA.CO -Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang menimbulkan pro kontra soal pemimpin negara boleh berkampanye dan memihak dalam Pemilu 2024 asal tidak menggunakan fasilitas negara.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, menyebut presiden dan menteri memang dibolehkan ikut berkampanye namun wajib izin cuti.
"Secara UU memang diatur bahwa presiden bisa berkampanye, tapi harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara," kata Taufik saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/1).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu mencontohkan pemilu sebelumnya saat Jokowi kembali maju untuk periode kedua. Sehingga sangat wajar jika Jokowi saat itu melakukan kampanye dan mengambil cuti.
Begitupun saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali maju sebagai calon presiden untuk periode kedua melakukan hal yang sama.
Namun demikian kondisi saat ini jauh berbeda, karena Jokowi tidak kembali maju sebagai capres. Sehingga Taufik Zoelkifli menilai Jokowi tetap tidak etis bila bersikeras mengambil cuti untuk ikut berkampanye.
Taufik menambahkan, Jokowi sudah seharusnya berada dalam posisi netral dan tidak ikutan kampanye mendukung putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
"Walaupun presiden cuti dan pakai fasilitas pribadi, tapi semua orang tahu bahwa Jokowi adalah Presiden Indonesia yang sedang menjabat. Tentu semua perangkat negara yang ada akan bergerak sesuai yang dikehendaki Jokowi," pungkas Taufik Zoelkifli.
Sumber: RMOL