"Memberhentikan Saudara KH Marzuqi Mustamar dari jabatan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 267.c/A.II.04/09/2023 tanggal 17 Shafar 1445 H/3 September 2023 tentang Perpanjangan Masa Khidmat dan Perubahan Susunan PWNU Jawa Timur Antar Waktu dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama ini," bunyi surat iu.
Melalui surat itu, PBNU juga mengamanatkan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur untuk segera menindaklanjuti keputusan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan/atau kekeliruan, Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya," kata surat itu yang ditetapkan di Jakarta pada 02 Jumadil Akhiroh 1445 H/16 Desember 2023 M.
Merespons pencopotan KH. Marzuki Mustamar, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhiamin Iskandar atau Cak Imin, meyakini pencopotan itu memiliki sebab politik. Dia pun mengkritik pencopotan tersebut.
"Ya tentu saja ada (kaitan dengan politik)," kata Cak Imin usai menghadiri acara Haul ke-12 Kiai Ahmad Sufyan Miftahul Arifin di Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Situbondi, Jawa Timur, Kamis (28/12/2023) malam.
Cak Imin menuturkan, pencopotan terhadap KH Marzuki dapat dinilai sendiri oleh masyarakat Nahdliyin. Menurut hematnya, pencopotan itu justru merugikan PBNU.
"Pemberhentian Kiai Marzuki itu yang rugi bukan Kiai Marzuki, yang rugi PBNU sendiri. Orang sehebat Kiai Marzuki bisa diberhentikan, jadi yang rugi justru PBNU menurut saya. Kiai Marzuki enggak rugi wong berjuang di NU itu enggak ada bayarannya," ujar Cak Imin.
Cak Imin menyayangkan terjadinya pencopotan di organisasi NU. Sepanjang sejarah PBNU, Cak Imin mengklaim tidak pernah ada pencopotan.
"Saya sebagai orang NU, besar di NU, enggak ada di NU, kecuali sekarang ini pemberhentian-pemberhentian itu. Masak kemudian ada pemberhentian, itu bukan tradisi NU, ini mencoreng tradisi NU, dan tentu ini mengkhawatirkan masa depan," ujar dia.
"Kalau gitu caranya, nanti pengurus NU PNS (pegawai negeri sipil) saja lah," lanjutnya.
Sebelumnya, saat memberikan sambutan di acara Haul ke-12 Ahmad Sufyan Miftahul Arifin, Cak Imin mengklaim kekuatan NU kompak mendukung kemenangan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 'AMIN' dalam Pilpres 2024.
"Seluruh kekuatan NU Kompak sebetulnya (mendukung Anies-Muhaimin), tapi karena tahu dananya (Anies-Muhaimin) pas-pasan, ada Kiai yang di gerpol (gerakan politik) dengan pemberian uang," kata Cak Imin dalam sambutannya.
Cak Imin mengatakan, dirinya mendapatkan cerita bahwa beberapa kiai NU didatangi oleh sejumlah orang yang menawarkan uang agar tidak memberikan suaranya untuk mendukung AMIN.
"Saya baru tahu teorinya seluruh pendukung AMIN kalangan NU divakumkan, enggak dukung yang lain enggak papa, yang penting enggak dukung AMIN, gitu cara kerjanya," terangnya.
Dari cerita yang diperoleh itu, Cak Imin berharap agar para kiai dan pimpinan Pondok Pesantren secara ikhlas memberikan dukungan kepada AMIN. "NU kita terus diuji dan diberi tantangan, mohon doanya semua istikomah di jalur para aulia dan masyaikh kita," kata dia.
Berbicara secara terpisah, Ketua PBNU KH Hasib Wahab Hasbullah menanggapi soal pencopotan KH Marzuki Mustamar. Menurut Kiai Hasib, tidak menutup kemungkinan pencopotan tersebut terkait dengan politik.
"Ya, bisa jadi (terkait dengan politik). Karena ini kan situasi sudah dekat-dekat gini. Semua faktor itu dikait-kaitkan dengan politik. Tapi, saya enggak tahu persis apa itu latar belakangnya. Mungkin juga karena ada reorganisasi atau sudah waktunya atau gimana," ujar Kiai Hasib saat dihubungi Republika, Kamis.
Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni mongomentari pencopotan KH Marzuki Mustamar dari jabatannya sebagai ketua PWNU Jawa Timur, merupakan masalah internal yang lumrah dalam berorganisasi. "Ini hal biasa. Soal internal organisasi," kata Amin Said, Kamis.
Karena dianggap biasa, Amin meminta semua pihak untuk tidak membesar-besarkan pencopotan tersebut. Ia pun meminta pihak-pihak tertentu yang tidak paham terkait masalah yang menjadi latar pencopotan Kiai Marzuki untuk tidak ikut berkomentar.
"Jadi jangan dibesar-besarkan, apalagi ini sifatnya internal organisasi. Siapa pun, apalagi yang tidak memahami masalahnya, tidak perlu ikut berkomentar," ujarnya.
Amin mengatakan, pemberhentian KH Marzuki juga telah diproses sejak lama, dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik praktis 2024. Selain itu, kata dia, poses pemberhentian juga sudah sesuai AD/ART dan ketentuan yang ada.
Soal siapa yang akan ditunjuk menjadi pengganti KH. Marzuki, Amin menyatakan sudah ada aturannya. "Ya sesuai aturan yang ada saja," kata dia.
Sumber: republika