GELORA.CO - Masalah mengenai utang negara tidak dibahas dalam acara Debat Cawapres 2024 semalam, Jumat (23/11). Padahal, utang pemerintah saat ini sesuai ibarat naik-naik ke puncak gunung.
Adapun, total utang pemerintah mencapai Rp 8.041 triliun hingga 30 November 2023 atau naik Rp 90,49 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 7.950 triliun.
Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Muhammad Andri Perdana mengatakan utang merupakan isu yang sangat penting saat ini. Masalah itu seharusnya dibahas dalam debat soal Ekonomi kemarin karena membahas APBN secara khusus.
"Utang itu adalah isu yang sangat urgent, yang kita sayangkan tidak diungkapkan dalam debat cawapres kemarin. Padahal debat kemarin membicarakan APBN secara khusus," kata Andri kepada kumparan, Sabtu (23/12).
Andri bilang, debat kemarin malah membahas tentang program-program baru yang dicanangkan oleh para cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Mereka berlomba-lomba menjelaskan program baru untuk menarik perhatian masyarakat.
Padahal, kata Andri, untuk membuat sebuah program baru pemerintah akan menambah pembiayaan dengan utang yang baru lagi.
"Kita lihat di debat kemarin, lebih banyak membahas tentang program-program baru yang memakan sangat banyak anggaran dan dari segi pembiayaan itu secara dosis menambah pembiayaan dengan utang lagi," ungkap Andri.
Andri menyoroti salah satu visi misi yang diusung Prabowo-Gibran yakni memberikan makan siang gratis dengan anggaran Rp 400 triliun pee tahun. Angka itu sangat fantastis dan kontradiktif dengan program untuk menurunkan utang pemerintah sebesar 50 persen dalam 5 tahun, yang juga diusung pasangan itu.
"Prabowo di visi misinya menuliskan akan menurunkan utang 50 persen dalam 5 tahun ke depan. Itu kalau lihat kenyataannya kontradiktif terhadap program-program yang sangat banyak juga dari segi anggarannya seperti makan siang gratis Rp 400 triliun per tahun," katanya.
Tak Prabowo-Gibran, Andri juga menyoroti visi misi dua pasangan lainnya Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud yang juga membuat program dengan anggaran yang fantastis.
Andri melanjutkan, dalam 10 tahun terakhir defisit anggaran pemerintah semakin melebar. Diperlukan upaya yang strategis guna mengurangi defisit sehingga utang pemerintah bisa turun.
"Untuk menurunkan utang itu minimal tidak defisit. Mencapai tidak defisit atau surplus dikit saja tidak mudah. Jangankan untuk mencapai surplus untuk menurunkan defisit aja kita sangat susah," tegas Andri.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan utang yang dimiliki pemerintahan Jokowi masih aman, bahkan lebih baik ketimbang negara berkembang lainnya.
"Rasio utang kita juga level aman di bawah 40 persen yaitu 38 persen," kata Airlangga di Hotel St. Regist Jakarta, Jumat (22/12).
Airlangga mengungkapkan, fundamental masih kuat di tengah ketidakpastian global. Tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih ekspansif yakni di level 5 persen. Bahkan, Bank Dunia memproyeksi ekonomi Indonesia akan terjaga di level 5 persen hingga 2060 mendatang.
"Kita di atas pertumbuhan rata-rata negara maju maupun negara berkembang," ungkapnya.
Di sisi lain, tingkat inflasi RI juga terkendali di target sasaran pemerintah 3 persen plus minus 1 persen. Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Indonesia pada November 2023 berada di posisi 2,86 persen secara tahunan.
"Bisa dianalogikan ke depan pertumbuhan ekonomi adalah pendakian gunung karena tantangan semakin berat dan inflasi adalah hujan. Hujan karena kalau kita naik gunung cuacanya hujan maka jalan licin itu semakin berat," tutur Airlangga.
Sumber: kumparan.