GELORA.CO - Ekonom yang juga Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono menanggapi kritik dari calon presiden Anies Baswedan soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digahas Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Menurut Anies, pembangunan IKN saat ini justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru.
Yusuf menjelaskan, jika ingin melakukan pemerataan ekonomi dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, itu menjadi sebuah pertanyaan. Karena, kata dia, hal itu sama sekali tidak bisa memberikan jaminan pemerataan.
“Sama sekali tidak bisa memberikan jaminan sebenarnya ketika memindahkan ibu kota, pemerataan akan lebih baik,” ujar Yusuf kepada Tempo pada Selasa, 28 November 2023.
Dia tak menampik bahwa pembangunan IKN dalam skala besar, tentu sebagian kue ekonomi akan berpindah keluar Pulau Jawa. Namun hal itu tidak signifikan. Padahal anggaran yang dikeluarkan sangat besar. “Jadi kalau benar-benar ingin melakukan pemerataan kenapa tidak dengan kebijakan-kebijakan yang lebih substantif,” kata Yusuf.
Misalnya, dia mencontohkan, di dua periode pemerintahan Presiden Jokowi yang gencar membangun infrastruktur di bawah naungan Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, jika diperhatikan, PSN itu pun pembangunannya banyak dilakukan di Pulau Jawa yang nilainya besar-besar. Bahkan, Yusuf berujar, Jabodetabek sentris. Seperti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, light rail transit atau LRT Jabodebek, mass rapid transit atau MRT Jakarta.
“Jadi gembar-gembor pemerataan ekonominya sebenarnya jadi bertolak belakang,” tutur Yusuf.
Jika memang serius ingin melakukan pemerataan ekonomi, seharusnya PSN-nya disebar keluar Pulau Jawa. Jadi menurut Yusuf, ini tujuan pemindahan IKN memang baik, pemerataan ekonomi. “Tidak ada yang menolak menurut saya, cuma ketika caranya dengan memindahkan ibu kota itu jadi pertanyaan besar,” ucap dia.
Sebelumnya, Anies Baswedan menyampaikan kritik tersebut menjawab pertanyaan yang dilontarkan salah satu panelis dalam “Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa”. Acara itu digelar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Jawa Tengah pada Rabu, 22 November 2023. Acara itu diinisiasi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
"Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah di sekitarnya," ujar Anies Baswedan.
Calon presiden nomor urut satu itu maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Pasangan ini akan berkompetisi dengan dua pasangan lain yang Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan anak sulung Presiden Jokowi.
Anies menyatakan jika pemerintah ingin mewujudkan pemerataan, maka semestinya pembangunan dilakukan secara merata di semua daerah di seluruh Indonesia. Sementara, dalam pembangunan IKN adalah membangun satu kota di tengah hutan. Dengan kondisi itu menurutnya ada yang tidak sinkron antara tujuan dengan pelaksanaannya.
"Kalau mau meratakan pembangunan Indonesia maka bangun kota kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan membangun satu kota di tengah hutan. Ini menjadi masalah dan akan menimbulkan ketimpangan baru," ucap dia.
Anies Baswedan menilai Pemerintah Indonesia saat ini masih memiliki pekerjaan rumah (PR) besar dalam mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat. Sehingga kesetaraan pembangunan bagi semua mestinya menjadi prioritas kerja pemerintah. "Negara ini didirikan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah intisari mengapa kita merdeka," kata Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut ketimpangan yang terjadi saat ini masih sangat terlihat. Salah satunya dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM) antardaerah yang pertumbuhannya tidak seimbang. Di Jawa dan Sumatera pada tahun 2013 skornya 69. Sedangkan di Kalimantan, Bali, Sulawesi, Maluku skornya 69 pada tahun 2022. “Jadi ketinggalan satu dekade," tuturnya.
Karena itu ia menjanjikan prinsip setara dan keadilan bakal lebih diterjemahkan dalam berbagai macam kebijakan pemerintah.
Sumber: tempo