GELORA.CO - Pengamat politik Universitas Jember Dr. Muhammad Iqbal menilai calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka menyiapkan diri untuk mempermalukan lawan debat.
"Gibran sepertinya menyiapkan diri dengan misi terkesan hanya untuk mempermalukan lawan debat. Terpenting lagi, hampir semua substansi argumen yang dilontarkan sesungguhnya sarat problematik dan distortif," ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu dini hari.
Gibran juga disebut lebih siap dalam debat dibandingkan kedua cawapres lainnya, namun pernyataannya masih sarat problematik. Iqbal memberikan contoh pernyataan pasangan Prabowo Subianto itu menyebutkan bahwa menyiapkan anak muda menjadi ahli ekonomi digital dalam hal kripto dan block chain.
Pengajar di FISIP Unej menyebut Hilirisasi nikel dan sektor mineral, serta tambang tanpa menjelaskan asas pemerataan dan keadilan dengan parameter terukur dan partisipatif, sehingga implikasinya bisa serius ketika 2045, sektor lingkungan alam Indonesia mungkin sudah tinggal sisa keropos tanpa jaminan keadilan sosial yang pasti.
"Sejauh ini kripto menyisakan ketidakadilan dan salah satu pemicu krisis ekonomi ekonomi dunia. Padahal, dunia kripto dan ekosistem ekonomi syariah itu secara pondasi nilai dan sistem tata kelola sangat bertentangan," ujarnya.
Menurut Iqbal, Gibran memang menguasai materi debat. "Gibran sudah seharusnya melahap tema seputar ekonomi karena posisinya saat ini. Berdasarkan tema itu, debat bisa dimenangkan oleh cawapres nomor urut dua," katanya.
Sementara cawapres Muhaimin Iskandar keluar diksi slepetan licin, tapi namanya jadi slepetnomics, sedangkan cawapres Mahfud Md terkesan tidak bisa keluar dari zona hukum untuk membahas tema debat ekonomi kerakyatan tersebut.
"Terpenting dikritisi adalah semua retorika dan gaya debat Gibran terlihat memang lebih siap daripada Muhaimin dan Mahfud, tetapi semua substansi-nya sangat problematik, karena retorika-nya sarat informasi kebijakan yang distortif," tuturnya.
Sebelumnya, Gibran dalam debat kedua soal ekonomi mengajukan dua pertanyaan masing masing pada Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD.
Dua pertanyaan tersebut tak dijawab memuaskan oleh dua kandidat. Gibran Rakabuming menanyakan perihal State of the Global Islamic Economy (SGIE) kepada Muhaimin Iskandar.
Status Muhaimin sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa membuat Gibran yakin Muhaimin mengetahui soal SGIE. Gibran lantas bertanya perihal langkah Muhaimin menaikkan peringkat Indonesia di SGIE. Menanggapi pertanyaan Gibran, Muhaimin mengaku tidak memahami SGIE.
Ia pun mengaku tidak pernah mendengar istilah tersebut. "Saya nggak paham SGIE apa. Saya tidak pernah mendengar istilah ini," kata Muhaimin.
Gibran pun menjelaskan kalau SGIE berkaitan erat dengan ekonomi syariah dan keuangan syariah.
Gibran Rakabuming juga menyampaikan pertanyaan 10 detik kepada Mahfud MD soal regulasi fasilitas penangkapan karbon atau carbon capture storage (CCS). “Ini karena Prof Mahfud ahli hukum bagaimana regulasi terkait dengan carbon capture storage?” tanya Gibran.
Gibran terlihat menikmati jawaban yang disampaikan Mahfud, yang terkesan melenceng dari poin pertanyaan soal beleid yang mengatur teknologi tangkap karbon tersebut.
Mahfud justru menjawab proses pembentukan perundang-undangan alih-alih menjawab persoalan mengenai beleid CCS saat ini.
“Regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu per satu kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, baru dibuat regulasinya,” kata Mahfud. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tiga pasang capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 pada Senin 13 November 2023.
Hasil pengundian nomor urut sehari berselang menetapkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama antar-capres pada Selasa (12/12), KPU menggelar debat kedua yang melibatkan tiga cawapres pada Jumat (22/12) di Jakarta.
Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan
Sumber: tvOne