Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr akhir pekan lalu mengungkapkan tantangan yang belum pernah terjadi di Laut Cina Selatan memerlukan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia berbicara setelah para pejabat Filipina melaporkan Tiongkok menggunakan meriam air terhadap kapal mereka di dua wilayah laut yang disengketakan dalam dua hari berturut-turut.
Saat ini telah terjadi empat kejadian serupa. Dan yang terbaru menyebabkan Filipina mengajukan protes diplomatiknya yang ke-64 terhadap Tiongkok pada tahun ini, dari lebih dari 130 protes sejak Marcos Jr mengambil alih kekuasaan pada Juni 2022.
Apa yang terjadi di Laut Cina Selatan pada 2023?
Mengutip Channel News Asia (CNA), ada beberapa insiden yang dilaporkan oleh Filipina. Antara lain, penjaga Pantai Tiongkok pada bulan Februari mengarahkan laser ‘tingkat militer’ ke awak kapal Penjaga Pantai Filipina. Lebih dari 100 kapal penangkap ikan atau kapal milisi maritim Tiongkok ‘berkerumun’ di perairan sekitar terumbu karang, beting, dan fitur lainnya yang disengketakan, setidaknya pada dua kesempatan terpisah pada bulan Juni dan Desember
Pada bulan September, Tiongkok memasang penghalang terapung setinggi 300 m di dekat Scarborough Shoal di perairan yang diklaimnya, namun Manila menghapusnya dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional.
Juga ada peristiwa, kapal-kapal Tiongkok menggunakan meriam air pada bulan Agustus, November dan Desember dalam misi pasokan Filipina yang menurut Beijing telah memasuki perairannya tanpa izin. Bentrokan tersebut juga berujung pada aksi lain yang mengakibatkan tabrakan dan kerusakan perahu setidaknya sebanyak dua kali.
Setiap episode disertai dengan perang kata-kata. Filipina menggambarkan “tindakan pemaksaan yang tidak beralasan” yang dilakukan Tiongkok sebagai pelanggaran hukum internasional, merusak aset maritim, dan membahayakan nyawa awak kapal Filipina.
Sementara Beijing mengatakan pihaknya menerapkan kegiatan penegakan hukum untuk menangani pelanggaran kedaulatan Tiongkok yang “tidak dapat disangkal”. Klaim ini didasarkan pada apa yang disebutnya sebagai “hak bersejarah” atas Laut Cina Selatan.
Apakah Laut Cina Selatan Milik Tiongkok?
Tergantung pada siapa Anda bertanya. Pada tahun 2009, Tiongkok mengumumkan kepada PBB “sembilan garis putus-putus” yang mengklaim lebih dari 80 persen Laut Cina Selatan. Selain Filipina, negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, dan Brunei juga mengklaim sebagian wilayah lautan luas tersebut, yang berfungsi sebagai jalur maritim penting bagi perdagangan global tahunan senilai lebih dari US$3 triliun, dan sebagai sumber utama penangkapan ikan dan cadangan gas.
Setelah perselisihan antara Filipina dan Tiongkok di Scarborough Shoal pada tahun 2012, Manila membawa masalah ini ke arbitrase di Den Haag pada tahun berikutnya. Filipina ingin Tiongkok mematuhi Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS, yang menetapkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE suatu negara pada jarak 200 mil laut dari daratan nasional.
Keputusan pengadilan arbitrase yang bersejarah pada tahun 2016 kemudian menyatakan bahwa klaim Tiongkok “tidak memiliki dasar hukum”. Beijing dengan tegas menolak klaim tersebut dan menyebutnya sebagai “batal demi hukum”.
Untuk konteks yang lebih luas, kita harus kembali ke dekade berikutnya – ke tahun 2002, ketika Tiongkok dan anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menandatangani deklarasi tidak mengikat yang berisi komitmen untuk tidak menghuni atau mengembangkan wilayah tak berpenghuni di Laut Cina Selatan.
Namun pada tahun 2007 Beijing mulai mengerahkan pasukan maritim dan mendirikan pangkalan militer di kepulauan Spratly yang disengketakan, menurut pengacara Jay Batongbacal, direktur Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut di Universitas Filipina. Pada bulan Desember 2022, laporan media Barat mengatakan Tiongkok sedang melakukan proyek reklamasi baru di Laut Cina Selatan – tuduhan yang dibantah oleh Beijing.
Analis geopolitik Don McLain Gill menggambarkan penandatanganan deklarasi tahun 2002 oleh Tiongkok sebagai isyarat untuk memproyeksikan dirinya sebagai tetangga yang baik dan untuk menumbuhkan “lingkungan yang kondusif” bagi pertumbuhannya.
Pernyataan tahun 2002 tersebut membuat semua pihak setuju untuk bekerja menuju kode etik untuk menetapkan norma-norma di jalur air. Hal ini masih dinegosiasikan hingga saat ini, dengan laporan terbaru menunjukkan batas waktu tiga tahun untuk menyelesaikan pembicaraan. “Tiongkok… merasa tidak perlu menerapkan kode etik yang dapat menghambat ambisinya di masa depan,” kata Gill kepada CNA. “Tiongkok telah mampu mengubah keseimbangan kekuatan regional demi kepentingan Tiongkok.”
Upaya Perdamaian Kedua Negara
Beberapa minggu sebelum insiden penunjuk laser pada bulan Februari, Marcos Jr melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok, kunjungan kenegaraan pertamanya ke negara di luar Asia Tenggara. Ia dan rekannya Xi Jinping menyepakati jalur komunikasi langsung untuk menangani sengketa maritim. Namun hal ini, menurut seorang pejabat tinggi Filipina, kegunaannya “agak terbatas”.
Marcos pada Sabtu lalu juga mengatakan metode diplomasi tradisional dengan Tiongkok selama bertahun-tahun hanya menghasilkan kemajuan yang sangat kecil. Sebagai tanggapan, Beijing pada hari Selasa mengatakan perselisihan maritim “tidak mewakili keseluruhan hubungan Tiongkok-Filipina”.
“Kami siap menangani perselisihan dengan baik melalui dialog dan konsultasi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin. “(Kami) tidak akan menutup pintu dialog dan kontak kami dengan Filipina.”
Marcos Jr dalam perselisihan dengan Tiongkok memiliki proposisi yang sangat berbeda dari pendahulunya Rodrigo Duterte. Yang terakhir pernah menyebut putusan arbitrase tahun 2016 sebagai selembar kertas yang bisa dibuang ke tempat sampah. Dia juga berusaha untuk membatalkan Perjanjian Kunjungan Pasukan yang menetapkan aturan untuk merotasi pasukan AS masuk dan keluar Filipina.
Sebaliknya, Marcos Jr telah berulang kali berjanji untuk tidak menyerahkan satu inci pun wilayahnya, dan memperluas perjanjian pertahanan untuk memberi AS akses ke pangkalan militer utama Filipina. Dia juga berkomitmen untuk lebih banyak kerja sama trilateral dengan sekutu AS. Hingga saat ini, Filipina juga telah melakukan latihan maritim bersama dengan Australia dan Jepang di Laut Cina Selatan. Negara-negara ini pada gilirannya mendukung Manila selama perselisihannya dengan Beijing.
Analis independen Andrea Chloe Wong mengatakan pemerintahan Marcos berupaya mengurangi kemampuan pertahanan Filipina yang terbatas. Namun dia memperingatkan bahwa hubungan bilateral mungkin terancam jika Beijing memandang Manila lebih condong ke arah Barat.
Setelah AS mengkritik Tiongkok atas insiden terbarunya di Laut Cina Selatan, juru bicara Kementerian Luar Negeri menjawab bahwa Washington “selama beberapa waktu telah berkomplot, memberanikan dan mendukung pelanggaran dan provokasi Filipina” di jalur perairan tersebut.
Beijing sebelumnya menyatakan ketidaksetujuannya atas Manila yang mengizinkan pasukan Amerika menggunakan pangkalannya – salah satunya terletak di dekat Laut Cina Selatan – dan menuduh AS menabur ketegangan di wilayah tersebut.
Bisakah Menjadi Lebih Serius?
Masih menurut CNA, ketakutan dan peringatan retoris bahwa Laut Cina Selatan mungkin akan mengarah pada konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Hamas telah muncul dalam beberapa pekan terakhir. Sebuah majalah Amerika menyebutnya sebagai “konflik paling berbahaya yang tidak dibicarakan oleh siapa pun”.
Duta Besar Filipina untuk AS juga mengatakan kepada Nikkei Jepang bahwa jalur perairan tersebut, bukan Taiwan, yang menjadi “titik konflik”; dan gesekan maritim di sana mirip dengan “awal perang lain, perang dunia”.
Duterte juga berulang kali mengungkapkan dalam pidatonya bahwa Xi telah memperingatkan akan adanya "masalah" jika Filipina mengebor minyak di wilayah laut yang diklaim oleh Tiongkok.
AS telah berjanji untuk membantu Manila jika aset maritim di wilayahnya diserang. Perjanjian pertahanan bersama antara keduanya menganggap serangan terhadap salah satu pihak sebagai serangan terhadap pihak lain.
Para pengamat berpendapat bahwa Xi mungkin ingin menguji komitmen AS terhadap sekutunya, sebagai bagian dari strateginya terhadap Laut Cina Selatan. Namun konflik besar sepertinya tidak akan terjadi dalam waktu dekat, menurut Ray Powell, pemimpin proyek di Pusat Inovasi Keamanan Nasional Gordian Knot di Universitas Stanford. “Saya tidak percaya ada keinginan untuk berperang di sisi mana pun dalam situasi ini,” katanya kepada CNA.
“Saya pikir kita sedang memasuki siklus eskalasi bertahap dan kecil seiring upaya Manila untuk mengungkap sepenuhnya sejauh mana agresi RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dan Beijing merasa terdorong untuk memberikan contoh mengenai hal ini.”
Filipina telah berupaya untuk mempublikasikan perkembangan di perairan yang disengketakan, termasuk dengan sering mengundang wartawan ke kapal. Powell menggambarkan hal ini sebagai "transparansi tegas" yang dimaksudkan untuk melawan taktik zona abu-abu Tiongkok, yang tidak memenuhi ambang batas tindakan perang namun cukup agresif untuk merugikan negara-negara yang lebih lemah.
Berdasarkan komentar Marcos Jr baru-baru ini menunjukkan rasa frustrasinya terhadap upaya jalur diplomatik yang sudah dilakukkan selama ini. Namun presiden juga telah membatalkan pilihan untuk mengusir utusan Beijing untuk Filipina. Untuk saat ini, Manila kemungkinan akan terus merumuskan solusi tanpa kekerasan terhadap ketegangan yang berulang kali terjadi di laut.
Sebuah tim pengacara antarlembaga, misalnya, telah dibentuk untuk menyelidiki tuntutan baru yang menuduh adanya “pelecehan ilegal” yang dilakukan oleh Tiongkok. “Kita harus menghasilkan konsep baru, prinsip baru, ide baru, sehingga kita bisa bergerak, seperti yang saya katakan, kita bergerak ke arah lain,” kata Marcos Jr. “Kita harus melakukan perubahan paradigma.”
Sumber: inilah